Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 10 Mal Pelayanan Publik (MPP). Adapun 10 MPP ini berasal sejumlah kabupaten dan kota yang tersebar 9 provinsi di Indonesia.
Dengan diresmikannya 10 MPP baru ini, jumlah MPP yang tersebar di seluruh Indonesia akan mencapai 163 MPP atau lebih dari 30% dari total Kab/Kota di Tanah Air sebanyak 508. Menteri yang akrab disapa Anas ini mengatakan, MPP dibangun salah satunya sebagai upaya akselerasi peningkatan pelayanan publik.
"Peresmian ini saya kira simbolis saja karena ruhnya adalah bagian mengintegrasikan layanan. Ini bukti arahan Pak Presiden agar birokrasi segera berdampak. Ekosistem MPP ditargetkan ada di seluruh Indonesia," katanya, dalam Peresmian Bersama 10 MPP di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).
Dengan hadirnya MPP di Kab/Kota terkait, ia berharap pelayanan ke masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik lewat 4 ekosistem pelayanan MPP. Antara lain, direct service, mobile service atau layanan bergerak,self service dan electronic service. Nantinya, urus SKCK, KTP, dan berkas-berkas lainnya bisa lebih mudah dan cepat.
Selain itu, dalam menindak lanjuti target MPP tersebar di seluruh Kab/Kota di Indonesia pada 2024 mendatang, Anas menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, Pemda tidak harus membangun gedung baru. Pasalnya, menurut Anas membangun gedung baru membutuhkan waktu yang tidaklah sedikit.
"Kalau bangun nggak usah yang gede-gede. Karena butuh waktu lama, bisa gunakan gedung bekas," ujar Anas.
Selain itu, ia juga mendorong agar kerja sama antara kementerian dan lembaga (K/L) bisa terwujud, misalnya untuk penggunaan infrastruktur di daerah. Kemudian, Kementerian PANRB saat ini juga tidak akan memberikan batasan minimal luasan gedung MPP dan akan berfokus pada integrasi layanan.
Berikutnya, Anas juga mendorong agar peran biro organisasi di daerah diperkuat, dengan harapan dapat secara intensif memantau dan mendampingi progres dari pembentukan MPP di Kab/Kota. Terakhir, ia juga mendorong agar dibentuk penandatanganan komitmen pembangunan MPP. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen kepala daerah untuk membangun MPP.
Selain pembentukannya, Anas juga meminta agar MPP-MPP yang telah diresmikan juga diawasi dan dievaluasi setiap minggunya. Pasalnya, ia menemukan ada sejumlah MPP yang mati dan tidak beroperasi. Harapannya, lewat evaluasi dan pengawasan rutin bisa ditemukan solusi strategis dari masalah ini.
Berikut 10 daerah yang MPP-nya diresmikan hari ini:
- Kabupaten Aceh Tengah
- Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Kabupaten Lebak
- Kabupaten Buleleng
- Kabupaten Sekadau
- Kota Palangkaraya
- Kota Kupang
- Kabupaten Manggarai timur
- Kabupaten Morowali
- Kabupaten Bone
Simak juga Video 'Hadi Tjahjanto Jadi Tokoh Inovatif Bidang Pertanahan: Lanjutkan Transformasi Digital':
(shc/kil)