.webp)
Pemerintah terus mendorong akselerasi transformasi digital pemerintah melalui berbagai insentif dan kebijakan. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas bertemu dengan sejumlah praktisi dan ahli digital untuk meminta masukan terkait percepatan transformasi digital pemerintahan.
"Transformasi digital pelayanan publik dijalankan lewat skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah menyiapkan govtech untuk mengintegrasikan semua layanan secara bertahap sesuai arahan Presiden Jokowi. Hari ini kami mendapat banyak insight dari para digital expert tentang strategi, implementasi, dan komunikasi transformasi digital tersebut," ujar Anas, di Jakarta Senin (6/11/2023).
Ia menjelaskan, transformasi digital akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah akan mengurangi aplikasi pemerintahan agar lebih efektif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini akan mempercepat layanan. Dari ribuan aplikasi nanti akan diperkecil dan ke rakyat dampaknya akan banyak. Ke depan kalau dulu orang mengisi berulang-ulang lewat berbagai isian, ke depan cukup pakai face recognition akan selesai. Apakah mungkin? Mungkin," bebernya.
Menurutnya digitalisasi tak sekadar menciptakan aplikasi baru. Bahkan terlalu banyak aplikasi justru mempersulit masyarakat mendapatkan pelayanan.
"Akhirnya banyak sekali ribuan aplikasi yang justru mempersulit rakyat mendapatkan layanan," tegasnya.
Anas mengatakan, digitalisasi adalah jalan tol pelayanan publik. Digitalisasi akan mempercepat dan mengintegrasikan beragam pelayanan publik, sehingga dampaknya lebih optimal ke masyarakat, mulai untuk mengejar target pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat.
Anas menyampaikan, arah transformasi digital Indonesia sudah berada di jalur yang tepat sebagaimana praktik baik di negara dengan e-government terdepan, seperti Inggris, Estonia, dan Australia. Menurutnya masukan dari praktisi dan ahli digital semakin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik.
"Ini memang tidak mudah. Di sejumlah negara juga memiliki pengalaman serupa dengan Indonesia. Di Inggris, misalnya, dari sebelumnya ada ribuan aplikasi, diintegrasikan ke 75 aplikasi. Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik. Artinya di Inggris awalnya sama dengan Indonesia, dengan skala yang berbeda. Namun kemudian ada integrasi yang memudahkan rakyat," papar Anas.
Di Indonesia sendiri ada puluhan ribu aplikasi di lingkungan pemerintah. Arahan Presiden Jokowi jelas, yaitu bertahap diintegrasikan agar tidak menyusahkan rakyat. Saat ini, lanjut Anas, sedang siapkan Perpres Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang akan melipatgandakan langkah transformasi di Tanah Air.
"Sekarang kalau mau akses izin A, masuk ke aplikasi A; mau urus dokumen B, masuk ke aplikasi B. Ini yang akan diintegrasikan," ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
(ily/das)
