.webp)
PT Pelindo (Persero) ikut mempercepat realisasi impor beras melalui pelabuhan yang dikelola. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan pelabuhan bongkar impor beras yang beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (24/7).
"Pola pemberian layanan operasional 24/7 atau non stop sudah Pelindo terapkan sejak beberapa tahun lalu. Waktu kerja ini berlaku untuk semua jenis komoditas yang akan dibongkar muat, termasuk beras. Di sini kami ingin memastikan kelancaran arus barang di pelabuhan tetap terjamin," kata Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).
Arif juga menambahkan, dari Januari - Oktober 2023, pihaknya telah melakukan bongkar beras impor di 16 pelabuhan yang dikelola Pelindo dengan melayani sebanyak 138 kapal dan volume beras yang dibongkar yaitu 1.431.615 ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bongkar beras impor tersebut dilakukan di Pelabuhan Panjang, Bitung, Tanjung Wangi, Teluk Bayur, Tanjung Perak (Jamrud), Lhoksumawe, Malahayati, Belawan, Dumai, Tenau Kupang, Tanjung Emas, Tanjung Priok, Balikpapan, Ambon, Sorong dan Papua.
"Dimanapun proses bongkar beras dilakukan, pelabuhan yang dikelola Pelindo pada prinsipnya siap memberikan layanan 24/7 dan tentunya kelancaran arus barang ini dapat terwujud jika seluruh elemen yang terkait juga dapat memberikan pola waktu kerja yang sama," terangnya.
Tak hanya urusan impor beras, Pelindo juga turut mengembangkan kawasan industri. Kawasan Ekonomi Khusus Gresik yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana terdapat dua entitas di dalamnya yaitu PT BKMS selaku pengembang dan pengelola kawasan industri (Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola) merupakan usaha patungan antara PT Pelindo (Persero) dengan PT AKR Corporindo Tbk, dengan komposisi kepemilikan sebesar 40% dan 60%, PT BMS sebagai pengelola kawasan pelabuhan (Badan Usaha Pelabuhan) dengan komposisi 60% dan 40%.
Sebelum 1 Oktober 2021 ketika empat perusahaan pengelola pelabuhan merger menjadi Pelindo, dua perusahaan tersebut merupakan afiliasi dari PT Pelindo 3 sedangkan untuk kawasan residensial di kembangkan dan dikelola langsung oleh PT AKR Surabaya Land Corporindo.
"JIIPE merupakan bagian dari strategi PT Pelindo mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan," kata Arif Suhartono.
Integrasi itu, kata Arif, menyelesaikan berbagai masalah konektivitas antara kawasan industri dengan pelabuhan seperti delays trucking, keterbatasan moda transportasi, waktu tempuh yang tinggi, dan keterbatasan infrastruktur jalan.
Dibangun sejak 2012, kawasan industri JIIPE resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2021 tertanggal 28 Juni 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, dengan kegiatan usaha yang terdiri atas produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital, pengembangan teknologi; dan pengembangan energi dengan didukung industri 4.0. Kawasan dengan luas total 3.000 hektare ini, terdiri dari pengembangan kawasan industri seluas 1.761 hektare dan pelabuhan seluas 406 hektare dimana kedua area tersebut merupakan Kawasan Ekonomi Khusus dengan didukung kawasan residensial seluas 800 hektare.
Kawasan JIIPE tidak hanya terintegrasi dengan pelabuhan, tapi juga adanya akses tol, yaitu tol Surabaya-Manyar dan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) yang saat ini dalam tahap penyelesaian ruas Bunder-Manyar yang nantinya ruas Tol KLBM akan terintegrasi dengan Tol Trans Jawa dan memiliki akses langsung dari kawasan.
"Jarak JIIPE ke pintu tol Surabaya-Manyar hanya tiga kilometer yang terhubung dengan jalan provinsi yang dikenal dengan jalan Daendels," katanya.
(kil/kil)
