RI-Singapura Bahas Upah Minimum di BBK

Jakarta - Upah minimum menjadi salah satu kunci utama meningkatkan daya saing kawasan. Karena itu, RI dan Singapura membahas upah minimum di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus.Pembahasan itu dilakukan dalam forum Joint Steering Committee (JSC). "Upah minimum di daerah tersebut masih kompetitif bila dibandingkan dengan Johor dan Vietnam," ujar Menko Perekonomian Boediono saat mengadakan jumpa pers usai pertemuan JSC di Four Seasons Hotel, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (3/11/2006).Dari Indonesia menteri yang hadir antara lain Menko Perekonomian, Menkeu Sri Mulyani, Menakertrans Erman Suparno, Menperin Fahmi Idris, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, serta Kepala BKPM M Lutfi. Sementara dari Singapura hadir Menperindag Lim Hng Kiang.Upah minimum di Batam ini mencapai Rp 815.000/bulan. Sementara itu kalangan buruh menginginkan adanya kenaikan upah 32 persen menjadi Rp 1,07 juta per bulannya. Pada bulan November ini juga akan dibahas mengenai upah yang dinilai cukup atraktif bagi investor.Di sisi lain investor di BBK menyatakan bahwa kenaikan upah hingga dua digit akan menyebabkan BBK tidak menarik lagi.Boediono menambahkan penetapan upah adaah murni keputusan RI, Singapura hanya akan memberikan saran dan masukan."Pembahasan upah sedang berlangsung di Batam. Ini kita upayakan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar," ujar BoedionoSelain upah, pertemuan in juga membahas mengenai pelatihan bagi tenaga kerja. Politeknik Batam akan bekerja sama dengan Singapore Institute Technical Education memberikan pelatihan bagi tenaga kerja di BBK.Kemudian RI dan Singapura juga sepakat untuk memasarkan BBK ke pasar internasional."Pemasaran ini akan meningkatkan perhatian investor akan prospek berinvestasi di Indonesia, terutama di Batam, Bintan dan Karimun," ujar Lim Hng Kiang.RI, lanjut Lim Hng Kiang, sukses mengikuti Global Entropolis di Singapura dan sukses mengadakan infrastructure summit. Dari pertemuan tersebut investor akan mendapatkan gambaran mengenai kondisi investasi di Indonesia. (ddn/nvt)