Duh! India Kemungkinan Batasi Ekspor Beras hingga 2024

Duh! India Kemungkinan Batasi Ekspor Beras hingga 2024

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 20 Nov 2023 20:00 WIB
Harga beras jenis medium dan premium terpantau naik lagi di pasar kawasan Jakarta Selatan. Salah satu penyebabnya adalah musim kemarau yang tak kunjung usai.
Ilustrasi beras - Foto: Chelsea Olivia Daffa
Jakarta -

Pemerintah India diperkirakan akan melanjutkan pembatasan ekspor beras hingga 2024. Langkah itu diambil untuk menjaga pasokan di dalam negeri di tengah berbagai tantangan termasuk El Nino.

PM Narendra Modi yang akan mencalonkan diri kembali pada tahun depan telah berulang kali memperketat pembatasan ekspor dalam upaya untuk menekan kenaikan harga domestik dan melindungi masyarakat India.

"Selama harga beras dalam negeri menghadapi tekanan, pembatasan kemungkinan akan tetap ada," kata Kepala Ekonom untuk India dan Asia selain Jepang di Nomura Holdings Inc, Sonal Varma dikutip dari SCMP, Senin (20/11/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan setelah pemilu, jika harga beras dalam negeri tidak stabil, tindakan ini kemungkinan akan dilanjutkan," tambahnya.

Harga yang lebih rendah dan persediaan yang melimpah menjadikan India sebagai salah satu pengekspor beras terbesar secara global selama dekade terakhir, yang baru-baru ini menyumbang hampir 40% dari total pengiriman. Negara-negara Afrika seperti Benin dan Senegal termasuk di antara pembeli terbesar.

ADVERTISEMENT

India telah memberlakukan bea ekspor dan harga minimum, sedangkan varietas beras putih pecah dan non-basmati tidak dapat diekspor. Harga melonjak ke level tertinggi dalam 15 tahun pada Agustus 2023 sebagai respons terhadap hal ini, karena pembeli dari negara pengimpor menahan pembelian.

Pemerintah India ingin memastikan pasokan yang cukup di dalam negeri dan meredakan kenaikan harga. Kemungkinan pembatasan ekspor beras ini akan dilanjutkan sampai pemungutan suara tahun depan.

"Beras itu sulit karena pemasok lain tidak banyak," kata Joseph Glauber, peneliti senior di Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional di Washington.

(aid/kil)

Hide Ads