Isu perubahan iklim juga menjadi tantangan ekonomi Indonesia tahun depan selain adanya pilpres. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya cukup aktif terlibat dalam menjaga antisipasi dari dampak perubahan iklim.
"Kami di Kemenkeu termasuk institusi yang cukup aktif melakukan engagement (terlibat) yang juga membantu membangun fondasi bagi antisipasi dampak perubahan iklim yang luar biasa bagi manusia," kata Sri Mulyani di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat Kamis (23/11/2023).
Beberapa langkah yang ditempuh oleh Kemenkeu, mulai dari membangun carbon market (pasar karbon) hingga memperkenalkan carbon tax (pajak karbon) secara bertahap.
Selain itu, dia juga menyampaikan tengah dalam tahap negosiasi internasional untuk mendapat dukungan global dalam rangka penurunan karbon emisi di Indonesia. Ia mencontohkan seperti energy transition mechanism yang selama ini sudah diumumkan, membentuk country platform dan membangun mekanisme blended finance (pendanaan campuran) dalam rangka meningkatkan peran energi terbarukan serta mengendalikan peranan dari energi yang berasal dari bahan bakar fosil.
Dengan begitu, Indonesia bisa tetap terus tumbuh dengan emisi karbon yang semakin menurun atau diturunkan.
"Ini area yang masih berkembang banyak. Kita juga minggu depan akan menghadiri UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa) di Dubai dalam rangka mengagendakan secara prioritas tinggi financing untuk sustainability agenda gimana mobilitas pendanaan untuk agenda perubahan iklim adalah sesuatu yang luar biasa penting," lanjutnya.
Hal itulah yang akan terus dipersiapkan oleh Sri Mulyani pada tahun politik. Dia bilang akan tetap menjaganya karena itu adalah siklus demokrasi yang normal dan sudah diatur oleh undang-undang.
(ara/ara)