.webp)
Perubahan iklim tidak hanya membuat pemerintah dan masyarakat sadar terhadap lingkungan, namun juga menghadirkan peluang kerja baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat akan ada 15,3 juta pekerjaan baru untuk sektor ekonomi hijau di Indonesia.
Dalam agenda Indonesia's Green Jobs Conference (IGJC) 2023: Institutionalizing Green Jobs secara daring, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan peluang kerja baru tercipta karena pemerintah menerapkan berbagai langkah konkret untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.
"Pemerintah menetapkan kebijakan rendah karbon dan ketahanan iklim dalam proses transisi menuju ekonomi hijau. Pembangunan rendah karbon diprediksi dapat menciptakan pekerjaan baru sebesar 15,3 juta sampai 2045. Ini kesempatan baik bagi kita," ucap Maliki, Jumat (24/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Maliki mengatakan ada sejumlah tantangan yang juga dihadapi agar total 14,3 juta lapangan pekerjaan tersebut teroptimalisasi. Ada lima tantangannya.
Pertama, sumber daya manusia (SDM) masih didominasi oleh lulusan SMP mencapai 54,6% dari total angkatan kerja pada 2023. Tantangan kedua, terdapat ketidaksesuaian keahlian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
"Pagi ini juga banyak yang mempertanyakan pendidikan SMK yang masih menggunakan teknologi lama. Jadi masih belum bisa menyesuaikan kemajuan seperti digitalisasi teknologi dan sebagainya," sambungnya.
Tantangan ketiga, informasi pasar tenaga kerja juga belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik. Pada 2024, Maliki mengatakan pemerintah berharap agar persoalan ini bisa diselesaikan.
"Karena kalau ini masih ada di listing IGJC agak menyedihkan. Jadi harus selesai ini," bebernya.
Adapun tantangan keempat adalah pasar kerja Indonesia belum merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur pendidikan, serta pola budaya kerja. Sementara tantangan terakhir, industri belum menerapkan prinsip berkelanjutan. Alhasil, penciptaan lapangan kerja hijau belum tumbuh pesat atau kondusif.
Kendati demikian, Maliki mengatakan pekerjaan sektor hijau atau green job adalah solusi bagi dua persoalan yakni ketenagakerjaan dan lingkungan. Oleh sebab itu pada Februari 2022 lalu, ia mengatakan Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft fÃŧr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melaksanakan konferensi IGJC pertama secara daring.
Dari pertemuan itu, Malik menjelaskan sejumlah capaian berhasil direalisasikan. Salah satunya ada definisi green jobs, penyusunan peta okupasi green jobs dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), dan penyusunan peta jalan pengembangan SDM Indonesia yang mendukung green jobs.
Hingga saat ini, ia menjelaskan ada lima okupasi green jobs yang sudah teridentifikasi, kelimanya adalah pertanian, manufaktur, konstruksi, energi, dan jasa pariwisata.
Pada agenda IGJC 2023 yang terlaksana hari ini, Malik pun berharap berbagai pihak terkait dapat berembuk bersama untuk menyusun langkah terbaik untuk menyingsing green jobs di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi lintas pemangku kepentingan penting adalah kunci percepatan penciptaan lapangan kerja hijau di Indonesia.
"Kami berharap konferensi ini bisa menjadi wadah bagi kita untuk berdiskusi dan bertukar informasi cara mempercepat pengembangan green jobs di Indonesia," tutupnya.
(ara/ara)
