Sri Mulyani Sentil Pemda: Belanja Didominasi Pegawai, Bansos Kecil!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baru mencapai 63,5% terhadap alokasi. Sampai Oktober 2023, pemerintah daerah baru belanja Rp 811,70 triliun dari pagu Rp 1.278,15 triliun.

Sri Mulyani membandingkan dengan belanja pemerintah pusat yang sudah mencapai Rp 1.572,2 triliun atau 70% dari pagu. Oleh karena itu, di sisa tahun 2023 ini pemda diharapkan bisa lebih mendorong belanja.

"Kalau tadi pemerintah pusat sudah di atas 70%, pemerintah daerah baru belanja 63,5% pada Oktober 2023. Ini tentu kita harap akan dipacu lagi pada dua bulan terakhir," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Selasa (20/12/2022).

Seluruh komponen jenis belanja pemerintah daerah sebenarnya mengalami kenaikan. Seperti belanja pegawai naik 2,6% atau mencapai Rp 304,45 triliun, belanja barang dan jasa naik 7,5% atau mencapai Rp 224,41 triliun, belanja modal naik 18,4% atau mencapai Rp 100,64 triliun, serta belanja lainnya naik 8,9% atau mencapai Rp 182,20 triliun.

Mayoritas dari sisi fungsi belanja adalah untuk bidang kesehatan Rp 137,84 triliun atau naik 5,7% dan belanja di bidang ekonomi Rp 121,11 triliun atau naik 12,2%. Realisasi paling kecil yaitu untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos) yakni mencapai Rp 8,19 triliun sampai Oktober 2023, naik 5,8% dibandingkan tahun lalu.

Sri Mulyani pun kembali membandingkan dengan belanja pemerintah pusat yang manfaatnya langsung kepada masyarakat mencapai Rp 899,1 triliun. Itu terdiri dari perlindungan sosial termasuk untuk petani dan UMKM, bantuan pendidikan, bantuan infrastruktur, subsidi dan kompensasi listrik, subsidi dan kompensasi BBM, serta Prakerja.

"Belanja perlinsos daerah itu sangat kecil dibandingkan pemerintah pusat yang membelanjakan sangat besar untuk membantu masyarakat melalui belanja perlindungan sosial," tutur Sri Mulyani.