Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024. Proses penyerahan DIPA dan TKD dilakukan secara digital.
Sri Mulyani mengucapkan permintaan maaf karena tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah bisa dipenuhi. Apalagi penyerahan DIPA kali ini adalah yang terakhir di kabinet Jokowi.
"Kami juga sampaikan permohonan maaf karena ini adalah penyerahan DIPA terakhir di kabinet ini. Bahwa tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran Kementerian Lembaga dan Pemda selalu dapat kami penuhi," katanya dalam penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, disiarkan secara virtual, Rabu (29/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DIPA merupakan dokumen akhir yang diperlukan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan belanja. Dokumen ini menjadi acuan resmi untuk melakukan pengeluaran uang negara.
Bendahara negara ini berhadap DIPA dan TKD tahun 2024 bisa segera ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga dan Pemda agar APBN bisa segera terlaksana. Dengan begitu maka masyarakat lah yang bakal merasakan manfaat.
"Kami harapkan DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKD tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti. Sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya," tambahnya.
Ia menyampaikan kualitas belanja, sinergi dan harmonisasi pada kebijakan APBN dan APBD, serta antisipasi dari ketidakpastian yang diprediksi masih akan muncul penting dilakukan. Sri Mulyani lalu mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Kementerian/Lembaga dan Pemda atas kerja sama dalam pelaksanaan APBN.
"Kami ingin sampaikan terima kasih bapak Presiden, Wakil Presiden, para pimpinan lembaga, menteri, dan kepala daerah atas kerja sama yang sangat baik dalam pelaksanaan APBN untuk mendorong program kabinet Indonesia maju," ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah dan DPR sepakat bahwa anggaran belanja negara tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.325,1 triliun, atau tumbuh 8,6% dibanding APBN 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467 triliun dan TKD sebesar Rp 857,6 triliun.
(ily/kil)