.webp)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI membantu pemerintah untuk melobi Indonesia dalam proses pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO. Pada tahun ini, Indonesia mencalonkan kembali sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C.
"Sebagaimana diamanatkan Menteri Perhubungan RI bahwa seluruh delegasi Indonesia yang ditugaskan, untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menggalang dukungan dan mendapatkan suara dari negara lain, dan BKI masuk sebagai salah satu delegasi Pemerintah Indonesia," ujar Benny Susanto selaku Direktur Operasi IDSurvey/BKI dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12/2023).
BKI dengan sejumlah delegasi Indonesia untuk mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pertemuan di Markas International Maritime Organization (IMO), London Selasa (28/11). Acara ini melibatkan delegasi dari sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) serta pihak terkait sebagai tim lobi pemenangan Indonesia untuk kembali terpilih menjadi Anggota Dewan IMO.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejumlah kementerian atau lembaga yang ikut serta selain BKI, di antaranya Kemenkomarves, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kemen BUMN, Setkab, Kedubes RI di London, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Pelindo, Pertamina International Shipping, dan INSA. Sebagai Ketua Majelis BKI, saya nyatakan komitmen penuh BKI dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia di forum ini," kata Ketua Majelis BKI Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio.
Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin delegasi Indonesia di London, Inggris, untuk menggalang dukungan dan meraih suara dari negara-negara lain jelang pemilihan Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) yang akan diselenggarakan pada 1 Desember 2023.
Pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi dan peran aktif Indonesia di kancah internasional, serta memperkuat visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.
(ara/ara)
