Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan media center bernama Media Center Pro Indonesia Maju. Media center ini nantinya bisa digunakan untuk mengecek dan menelaah kembali terkait isu-isu, informasi, hingga data yang perlu diluruskan.
Bahlil menilai media center ini penting demi menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurutnya, salah satu cirinya bisa dilihat dari stabilitas perekonomian.
"Nah salah satu stabilitas itu bisa dipicu stabil atau tidak tergantung dengan diberikan informasi dan data. Dan karena itu saya sebagai Menteri Investasi berpandangan punya kepentingan betul dalam rangka menjaga stabilitas investasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Bahlil dalam konferensi pers Media Center Pro Indonesia Maju, Senin (4/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menjelaskan informasi atau isu-isu yang tidak valid itu berimbas pada investor-investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Sebab itu, penting menurutnya media center ini dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan.
"Tahun 2023 ini kan ekonomi di atas 5,9%. Investasi kita harus mencapai target Rp 1400 triliun. Ini tinggal satu bulan kami kejar. Nah kalo tidak begitu, informasi-informasi yang tidak valid itu terjadi dan pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan investor kepada bangsa kita," imbuhnya.
Bahlil menegaskan media center ini tidak terafiliasi oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mana pun. Memang tujuannya dibuat media center untuk meluruskan informasi yang salah di tengah tahun politik.
Apalagi Bahlil menyebut beberapa kali pemerintah kena serangan. Untuk itu, perlunya memberikan klarifikasi agar masyarakat bisa percaya.
"Ini media center bukan media center capres-capresan tidak untuk capres-capres. Sekarang kan banyak juga serangannya ke pemerintah nah kami harus bisa memberikan klarifikasi, kalau nggak klarifikasi publik percaya," jelasnya.
Nantinya, media center akan dibuka 24 jam. Media center bernama Media Center Pro Indonesia Maju ini juga bisa menjadi wadah untuk berdialog dengan jajaran-jajaran di pemerintah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.
"Kita menyiapkan tempat ini, bisa kami undang mungkin deputinya, mungkin dirjennya, diskusi disini tentang IKN atau apa, ini nggak di monopoli. Contoh isu tentang tenaga kerja, bisa kita undang Menteri Tenaga Kerja. Polhukam? Siapa lagi bicara tentang kehutanan? Bisa minta tolong untuk diskusi. Semua disini supaya informasinya bisa tersampaikan dengan baik," imbuhnya.
(hns/hns)