.webp)
Pemerintah berencana untuk membentuk lembaga pemerintah yang khusus menangani proyek government technology (GovTech) demi menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan efisien. Amanat besar ini akan diberikan kepada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mencetak uang dan dokumen berharga lainnya ini dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan transformasi. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, transformasi Peruri sebagai GovTech nantinya akan diwujudkan lewat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).
"Mudah-mudahan minggu ini Pak Presiden (Jokowi) akan tanda tangan GovTech dan ini akan menjadi sejarah baru digitalisasi birokrasi di Indonesia," kata Anas, dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP, RB, dan ZI, disiarkan secara langsung lewat Youtube KemenPAN-RB, Rabu (6/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah diparaf oleh seluruh kementerian/lembaga (KL) terkait, melalui Perum Peruri yang dijadikan GovTech Indonesia," imbuhnya.
Nantinya Peruri akan menjadi tumpuan dalam percepatan transformasi digital di Indonesia. Anas mengatakan, usulan pembentukan lembaga khusus transformasi digital ini lahir dengan berkaca pada sejumlah negara dengan e-Government Development Index (EDGI) terbaik.
Kementerian PAN-RB sendiri telah berguru pada sejumlah negara mulai dari Estonia, Inggris, Australia, hingga Jepang. Keempat negara tersebut punya satu kesamaan yakni memiliki lembaga pemerintah yang menangani transformasi digital secara terpusat.
Selain itu, praktik layanan digital di negara-negara tersebut telah terintegrasi melalui satu portal layanan publik. Kondisi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan melalui satu akun dan inilah yang diharapkan bisa segera diterapkan di Indonesia.
"Kalau kita sekarang ingin mengakses layanan kesehatan harus ke portal Menteri kesehatan. Kalau ingin mendapat layanan ketenagakerjaan harus masuk ke portal Menteri Ketenagakerjaan. Ternyata setelah kita lihat di Inggris, oh kalau mau melihat terkait bagaimana mendapat bansos cukup masuk ke satu portal," jelasnya.
"Bagaimana mendapat layanan persiapan pernikahan, cukup masuk ke satu portal. Inilah yang diharapkan Pak Presiden (Jokowi) mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terwujud," sambungnya.
Melalui langkah ini, harapannya pemerintah Indonesia nantinya dapat mengintegrasikan berbagai pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengaksesnya melalui satu portal pelayanan publik secara terpadu. Dengan demikian, pelayanan pun bisa makin efisien dan cepat.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo pun telah menyetujui usulan terkait Peruri yang ditunjuk sebagai memimpin proyek Govtech. Adapun menurut dia, transformasi teknologi di ranah pemerintahan tersebut menjadi sisi lain dari Peruri.
"Mungkin lima tahun pertama kita melakukan corporate digital transformation. Itu peran yang balik lagi harus kolaborasi lebih besar lagi," ungkap dia dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2023, Selasa (22/8/2023), dikutip dari CNBC Indonesia.
(shc/rrd)
