.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana tambahan pinjaman luar negeri untuk belanja Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saat ini rancangannya disebut masih disusun di Kementerian PPN/Bappenas.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan rencana tambahan pinjaman luar negeri untuk alutsista masih dalam penyusunan Bappenas (blue book). Setelah disetujui, baru masuk ranah Kemenkeu untuk disusun dari mana asal pinjaman dan tenornya (green book).
"Jadi memang ini domainnya Kementerian Pertahanan dan Bappenas untuk menjelaskan karena ada di sana. Nanti Kemenkeu yang semacam menjembatani, memfasilitasi untuk mendapatkan kredit dengan pihak luar, tetapi ini belum sampai ke sana," kata Prastowo di sela Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 di Grand Hyatt Bali, Kamis (7/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prastowo menyebut posisi Kemenkeu hanya berada di proses terakhir untuk memfasilitasinya. Terkait ada Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) yang meminta Kemenkeu membuka anggaran untuk pengadaan alutsista, semua keputusan disebut akan dipertanggungjawabkan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Apapun itu tentu saja kita di titik terakhir. Kalau sudah diproses, ya kita di bagian ujung kita laksanakan. Semua dipertanggungjawabkan kok kan nanti diaudit juga sama BPK dan lain-lain," imbuhnya.
Kemenkeu memastikan semua tata kelola utang sama dan tercatat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Terkait kemendesakan menambah pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista, Prastowo meminta ditanyakan langsung ke Kemenhan sebagai pemakai anggaran.
Untuk utang secara keseluruhan, Prastowo memastikan pengelolaannya masih aman. Diketahui hingga akhir Oktober 2023 jumlahnya tembus Rp 7.950,52 triliun atau 37,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kami rasa tidak perlu dikhawatirkan, kita hati-hati dalam mengelola dan yang jelas manfaatnya. Sekarang itu kalau kita tunjuk aja makin mudah mana yang dibiayai dari utang. Jembatan, pelabuhan, jembatan itu sekarang sudah digunakan artinya manfaatnya dirasakan langsung masyarakat," ucapnya.
Alokasi Utang Alutsista Bengkak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan untuk tahun 2020-2024 alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista disepakati US$ 20,75 miliar atau sekitar Rp 319,55 triliun (kurs Rp 15.400). Alokasi tersebut akan ditingkatkan menjadi US$ 25 miliar atau sekitar Rp 385 triliun.
"Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri, untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak presiden US$ 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25 miliar," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Sementara itu, untuk jangka waktu panjang ke 2034, rencana dan strategi alutsista termasuk alokasi pinjaman luar negerinya masih tetap di angka US$ 55 miliar.
Sri Mulyani mengatakan alokasi itu naik untuk merespons kebutuhan kondisi alutsista di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia.
"Kebutuhannya memang disampaikan Kemenhan untuk menanggapi kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," ujar Sri Mulyani.
Simak juga Video 'Satgas BLBI Berhasil Sita Rp 34,6 T Aset Pengemplang':
