.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan nilai tinggi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk aspek reformasi hukum. Menanggapi hal tersebut Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, mengaku keringat dingin alias deg-degan. Kenapa?
Awalnya dalam agenda Pemberian Award dan Bincang-bincang: Sinergi Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Ekonomi Biru, Inspektorat Jenderal KKP Tornanda Syaifullah, melaporkan bahwa KKP memperoleh kabar baik. I
Ia menjelaskan berdasarkan laporan Kemenkumham dalam aspek Indeks Reformasi Hukum (IRH), KKP menjadi salah satu kementerian terbaik yang melakukan reformasi hukum. KKP mendapat nilai AA alias istimewa dari lembaga tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita dapatkan surat pemberitahuan dari Kemenkumham, bahwa nilai reformasi hukum dengan AA atau istimewa," bebernya di Kantor Kementerian dan Kelautan Perikanan, Merdeka Timur, Senin (11/12/2023).
Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, lantas mengaku deg-degan. Pasalnya, ia menjelaskan bahwa mempertahankan hal tersebut tidak mudah. Apalagi pada 2020, Menteri KKP sebelumnya yakni Edhy Prabowo, tersandung kasus korupsi.
Selain itu, ia juga blak-blakan mengatakan bahwa jajaran KKP di daerah juga sering bermasalah secara hukum dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.
"Saya terus terang pak Irjen mengatakan kita dapat nilai AA. saya langsung deg-deg. Mempertahankan ini tidak mudah karena 2020 kita pernah kejadian, menteri yang saya gantikan di sini bermasalah dengan tempatnya mas Nurul (Wakil Pimpinan KPK)," bebernya.
"Semua yang di aparat, baik eselon 1,2,3 sering di daerah-daerah bermasalah dan dipanggil oleh aparat penegak hukum kepolisian dan seterusnya," sambungnya.
Oleh sebab itu, Sakti kemudian menegaskan bahwa hal tersebut harus ditangani. Berbagai upaya pun sudah dilakukan oleh KKP. Salah satunya adalah menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan, dan Deputi Khusus Pembinaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau setiap program dan anggaran yang dijalankan KKP.
Hasilnya, ia menjelaskan bahwa mayoritas pekerjaan berskala menegah ke atas di KKP kini sudah diawasi dengan benar.
"Alhamdulilah seluruh pekerjaan-pekerjaan menengah ke atas (bisa diawasi), itu kita minta dihadirkan lembaga-lembaga tersebut," jelasnya.
Sakti pun mengingatkan kepada jajarannya, bahwa ada dua jenis manusia yang melakukan korupsi. Pertama karena memang serakan, dan kedua karena terpaksa akibat faktor kesejahteraan karena minimnya tunjangan kinerja (Tukin). Khusus faktor kedua, ia kemudian memicu agar jajarannya mau bekerja ikhlas. Dengan bekerja baik, ia meyakini bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya.
"Saya picu mereka semua, saya sampaikan, kalian kerja dulu deh. Tunjukkan kinerja kita baik," jelas dia.
Salah satunya terlihat dari grafik pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP yang melonjak tinggi. Di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, ia bahkan mengatakan bahwa tingkat PNBP tembus angka Rp 500 M atau lebih dari 165,30%. Padahal, plafon atau penganggaran untuk Dirjen tersebut hanya Rp 330 M pada 2023.
"(Ini) artinya, dari 330 yang diberikan pemerintah untuk Dirjen Ruang Laut, dia sudah berkontribusi lebih dari angka yang didapatkan. Aplaus buat pak Viktor," ujar dia.
