.webp)
Utang pemerintah diprediksi semakin meningkat pada tahun politik 2024. Ekonom berpendapat hal ini terjadi jika berbagai janji politik oleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terkait belanja pemerintah.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Ahmad Akbar Susamto mengatakan biasanya janji-janji politik yang disampaikan oleh capres dan cawapres akan berkaitan dengan belanja negara. Jika pemenuhan janji itu dengan keuangan negara, dikhawatirkan beban utang meningkat.
"Tahun depan utang akan meningkat. Oleh karena itu diwaspadai. Pada waktu yang sama orang sibuk pemilu nggak ada lagi yang mikirin. Dalam hal ini capres cawapres akan janji, janjinya adalah belanja ini belanja itu. Pertanyaannya uangnya dari mana? Ujungnya dari utang. Kalau dari utang akan memperberat situasi," jelas dia, dalam acara Core Economic Outloook 2024, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, kondisi utang Indonesia sebenarnya masih di posisi hijau jika dilihat dari sisi rasio. Namun, jumlah utang pokok bunga pemerintah tercatat mengalami peningkatan. Pada datanya, mengutip dari APBN 2022 utang pokok bunga mencapai Rp 386,3 triliun.
"Posisi kita utangnya semakin tinggi, nah saya yakin akan ada yang komentar 'nggak kok kita masih aman'. Iya rasio utang, ini pakai argumen yang menunjukkan bahwa memang kita masih di posisi hijau, kerentanan utang kita masih hijau, belum merah seperti negara-negara lainnya," jelas dia.
Kemudian untuk tahun ini per Oktober 2023, pokok bunga utang pemerintah naik menjadi Rp 437,4 triliun. Untuk tahun depan, dalam APBN 2024, bunga utang pemerintah mencapai Rp 497,3 triliun, atau hampir Rp 500 triliun.
"Dalam APBN 2024 pembayaran cicilan pokok bunga (utang) Rp 497,3 triliun jadi hampir Rp 500 triliun APBN kita itu dipakai untuk bayar utang dari pokok bunga," pungkas dia.
Total Utang Pemerintah
Sementara secara total utang pemerintah hingga akhir Oktober 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan Rp 58,91 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.891,61 triliun.
Meski jumlah utang mengalami kenaikan, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) per Oktober 2023 turun tipis menjadi di level 37,68%. Sebelumnya mencapai 37,95%.
"Nilai rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan akhir tahun lalu dan masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2023 tentang keuangan negara. Rasio Ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan pada kisaran 40% dalam strategi pengelolaan utang jangka menengah 2023-2026," tulis Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTA, dikutip Rabu (29/11/2023).
(ada/ara)
