Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi keuangan mencurigakan jelang Pemilu 2024 meningkat secara masif. Menurutnya, jumlah laporan terkait ini naik lebih dari 100 persen pada semester II-2023.
"Kita lihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, segala macam," katanya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).
Ivan menyebut ada potensi penyaluran dana dari sumber-sumber ilegal dalam membantu kampanye. Terkait ini, PPATK sudah bersurat ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia menyebut angka transaksi mencurigakan ini berjumlah triliunan rupiah dari ribuan nama. Namun ia tidak merinci berapa jumlah pastinya.
"Kita kan sudah kirim surat ke Bawaslu, KPU, sudah kita sampaikan berapa transaksi terkait angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar. Kita masih menunggu, ini kita bicara triliunan, angka yang luar biasa besar, ribuan nama. Kita bicara semua parpol (partai politik)," imbuhnya.
Ivan menjelaskan, transaksi pada rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang seharusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik justru cenderung datar. Transaksi justru bergerak dari rekening pihak lain.
Artinya, sebut Ivan, ada ketidaksesuaian terkait pembiayaan kampanye pemilu. Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan PPATK.
"Sepanjang pengalaman kita terkait pemilu, ini kan RKDK harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik. Itu cenderung flat, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak justru di pihak-pihak lain. Ini kan artinya ada ketidaksesuaian," sebutnya.
"Kita kan bertanya, pembiayaan segala macem itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak," pungkasnya.
Simak juga Video: KPU Teken MoU Bareng Kemenag hingga PPATK Terkait Pengawalan Pemilu 2024
(ily/ara)