Pengusaha Muda soal Food Estate: Mesti Berkelanjutan

Dalam suasana tahun politik ini isu Food Estate kembali hangat dibicarakan, pro dan kontra pun semakin mencuat. Termasuk menjadi isu serang menyerang oleh para calon presiden dan wakil presiden.

Menanggapi hal tersebut Ketua Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan BPP HIPMI M Hadi Nainggolan meminta para pihak yang menggoreng isu Food Estate menjadi alat serang politik untuk bisa mempelajari secara detail bagaimana proses sebuah program pertanian itu bisa sukses, bukan hanya melihat kulit depannya saja lalu sudah melalukan penyerangan yang kadang kurang mendasar.

"Saran dan kritik terhadap Food Estate adalah hal wajar sebagai masukan kepada pemerintah. HIPMI juga sering melakukan koreksi dan masukan tersebut kepada pemerintah, namun tidak serta merta meminta menghentikannya. Bagi HIPMI sesuatu program yang mesti dikawal hingga sukses sembari memberikan kritik yang konstruktif," katanya.

Dalam membangun satu kawasan terpadu pertanian "Food Estate" itu setidaknya butuh waktu, apalagi dalam skala luasan yang besar. Tentu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak proses yang mesti dilalui. Karena antara perencanaan diatas kertas sering kali tidak sama saat program itu di eksekusi di lapangan. Disinilah butuh proses dan waktu, imbuh Hadi Nainggolan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

HIPMI tetap mendukung program ketahanan pangan yang digagas pemerintah, termasuk Food Estate di Kalimantan tengah yang digagas menteri pertahanan republik Indonesia Prabowo Subianto. HIPMI juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh menteri pertanian republik Indonesia Andi Amran Sulaiman tentang Food Estate ini adalah gagasan visoner, yang butuh dukungan berbagai pihak untuk mensukseskannya.

Sebagai salah satu praktisi agro yang sudah lama berkecimpung dalam komoditi pangan, Hadi Nainggolan berpendapat ada 9 hal prioritas mesti kita kawal bersama agar Food Estate di Kalimantan Tengah bisa suskes menjadi salah satu lumbung pangan andalan Indonesia.

Pertama; penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM adalah dasar utama kemajuan dalam hal apapun, terlebih dalam sektor pertanian. Program Food Estate harus menjadi penyiapan SDM menjadi fondasi utama, baik SDM pelaksana program dari pemerintah, para mitra petani dan pihak swasta yang terlibat. Termasuk melibatkan para petani muda, karena mereka inilah yang bisa kita andalkan untuk mengeksekusi kegiatan pertanian modern.

"Kita harus mengkonversi petani muda Indonesia di atas 75%, karena ini adalah kekuatan utama. Semangat dan spirit petani muda akan lebih mudah kita gerakkan untuk mau merubah pola pikir menuju pertanian modern dan maju. Para tani millenial inilah yang akan lebih adaptif untuk menerapkan berbagai konsep pertanian modern seperti budidaya modern, korporasi pertanian, smartfarming, sustainable value chain farming hingga beragam industri hulu dan hilir pertanian lainnya". Begitu juga dengan SDM para pemangku kebijakan di sektor pertanian saat ini harus dilakukan perbaikan secara sistematis, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga para penyuluh pertanian lapangan.

Kedua; Menurunkan Harga Pokok Produksi Budidaya : Reformasi Total Sektor Hulu Industri Saprodi/Saprotan

Masalah utama kenapa Harga Pokok Produksi (HPP) beras dalam Negeri tinggi karena modal petani indonesia dalam bercocok tanam/budidaya masih sangat tinggi. Harga untuk membeli benih, pupuk, pestisida, fungisida dan perawatan lainnya masih tinggi dan terus naik. Harusnya ini yang menjadi konsen pemerintah, ada reformasi total di industri hulu sarana produksi pertanian (saprodi)/sarana produksi tanaman (saprotan). Harga pupuk di indonesia sangat tidak masuk akal, sangat mahal. Kenapa mahal? Karena bahan baku pupuk di Indonesia masih sangat bergantung dengan impor. Kita benar-benar tidak berdaulat dalam hal industri pupuk. Padahal sektor pertanian menjadi mata pencarian paling besar di Negara ini. Apa solusinya? Memutus kartel hitam konglomerasi importir pupuk, membangun industri pupuk yang lebih modern dan membuat inovasi baru pupuk dalam negeri.

Ketiga; Transformasi Teknologi, full Mekanisasi

Transformasi pertanian itu tujuan utamanya adalah untuk efektifitas dan peningkatan produktifitas. Dalam hal ini Negara Indonesia sangat ketinggalan jauh jika dibandingkan Negara ASEAN penghasil beras, apalagi level Dunia. Kita tidak pernah tuntas melakukan transformasi teknologi pertanian ini. Teorinya sudah terlalu banyak di perguruan tinggi, balai kajian teknologi dan berbagai regulasi pemerintah. Tapi kita belum konsisten dalam implementasinya. Padahal dengan penerapan teknologi pertanian kita bisa mereduksi biaya budidaya padi hingga 40% bila dibandingkan kerja manual yang selama ini masih terjadi diberbagai daerah sentra pertanian Indonesia. Food Estate harus dikerjakan dengan cara-cara modern, termasuk bagaimana memodifikasi lahan gambut menjadi lahan pertanian yang cocok dengan tanaman pangan.

Keempat; Digitalisai Satu Data Pertanian" dan Harmonisasi Antar Lembaga Pemerintah

Masih sering sekali terjadi "miss data" pertanian pemerintah. Antar Kementerian dan Lembaga pun masih acapkali beberda data. Begitu juga dengan data dilevel Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Padahal validitas data sangat menentukan keberhasilan sebuah program. Semua program sukses itu selalu dimulai dengan pengambilan keputusan berbasis data yang benar/valid. Kita berharap kedepan harus ada "satu data pertanian" yang benar-benar bisa menjadi rujukan terpercaya, valid dan uptodate. Sebagai contoh nyata adalah tentang luas baku lahan, antara data pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agraria/BPN sering berbeda. Begitu juga dengan data produksi panen dan konsumsi komoditi pertanian. Kita berharap "satu data pertanian" di Republik ini harus sudah ada di tahun 2024 kedepan. Termasuk satu data program food Estate yang publik bisa mengaksesnya secara transparan.

Kelima; Modal Usaha Pertanian: Mekanisme KUR Tani lebih mudah dan Punya Indikator Keberhasilan yang jelas

Kredit Usaha Rakyat (KUR) disektor pertanian merupakan salah satu program unggulan pemerintah Jokowi. Spirit dan Tujuan KUR Tani ini merupakan terobosan tepat untuk mendorong kemandirian pembiayaan pertanian yang tidak lagi bertumpu kepada APBN, termasuk mulai melatih masyarakat untuk tidak lagi bergantung dengan bantuan pemerintah. Namun ada beberapa catatan khusus sebagai evaluasi penyaluran KUR Pertanian. Pihak Perbankan sebagai penyalur KUR di sektor pertanian banyak yang tidak siap Sumber Daya Manusianya di lapangan.

Fokus di berbagai cabang bank penyalur KUR juga masih terpecah, KUR tani masih belum menjadi prioritas dan masih dianggap sebagai semacam pemanis program sosial saja. Selanjutnya skema proses KUR tani sebaiknya harus dibuat lebih sederhana tentu dengan tetap mengedepankan mitigasi resiko yang terukur. Begitu juga dengan realisasi penyaluran KUR tani, kedepan wajib mempunyai indikator yang jelas terhadap kemajuan pertanian. Jangan sampai kita terjebak dengan "klaim prestasi" penyaluran KUR Tani" tapi nihil dampak nyata dilapangan. Seharus Indonesia tidak perlu impor beras lagi, jika relevansi dampak penyaluran KUR tani di tahun 2021-2023 nyata terhadap kenaikan produksi panen.

Keenam; Penyerapan Hasil Panen : Penguatan Offtaker Pertanian

Penyerapan hasil panen. Selalu menjadi isu tahunan dan terus berulang. Kalau pas saat panen raya maka harga gabah padi turun. Ini adalah bentuk ketidaksiapan Indonesia sebagai Negara Agraris dalam mengelola hasil panen petani. Harusnya infrastruktur serapan hasil panen ini menjadi Proyek Strategis Nasional agar menjadi solusi sepanjang tahun Indonesia punya stok beras dan komoditi pangan yang stabil, karena mampu mengelola hasil panen petani dalam Negeri dengan baik.
Peran Badan Pangan Nasional, BUMN Holding Pangan dan Bulog harus bisa lebih dipertegas lagi, termasuk sinergitasnya dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, begitu juga dengan pihak swasta.

Ketujuh; "Land Bank" Pangan. Hamparan Luas kawasan pertanian modern

Penyiapan lahan pertanian pangan dalam satu hamparan yang luas, Indonesia harus punya hal ini. Layaknya seperti perkebunan kelapa sawit, karet, teh dah lainnya. Ada "bank land" khusus untuk tanaman pangan. Kita tidak akan bisa efektif menggunakan mekanisasi pertanian kalau lahannya tidak dalam satu hamparan yang luas, akan menjadi tidak ekonomis misalnya menggunakan mesin rota tanam kalau lahannya harus terpisah-pisah. Begitu juga dengan mesin panennya. Karena memindah mesin-mesin tersebut juga butuh biaya. Sama juga halnya dalam cetak lahan baru, jika luas lahannya tanggung makan biaya mekanisasi lahan jadi tidak efektif.

Program Food Estate kenapa belum sepenuhnya berjalan mulus, karena dalam cetak lahan baru kawasan pertanian itu tidak bisa instan. Banyak faktor Alam dan lingkungan yang mesti kita sesuaikan.

Program food Estate harus tetap berlanjut hingga benar-benar sukses. Beberapa kendala dalam implementasi food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara sejatinya harus kita ciptakan solusi kongkritnya. Cita-cita besar memang tidaklah mudah untuk mewujudkannya. Ini sangat tergantung dengan ketekunan dan konsistensi dalam pengelolaanya. Indonesia butuh kawasan-kawasan pertanian modern dengan klaster komiditi yang fokus.

Gagasan food estate pemerintah adalah emberio yang mesti kita sukseskan bersama. Jika ini sukses maka duplikasi dan integrasi dengan program Perhutanan sosial (TORA) akan lebih mudah. Termasuk mendukung program mencetak 1 juta lahan baru pertanian oleh pemerintah. Ini adalah bagian pintu masuk agar indonesia bisa membuat lompatan baru dalam menciptakan kawasan pertanian terpadu yang modern.

Kedelapan; Kualitas Hasil Produk Pertanian: Standarisasi Mutu dan Kesehatan

Indonesia harus memiliki visi besar, menjadi produsen pangan dan komiditi pertanian lainnya di level global. Visi tersebut harus disiapkan "roadmaps" yang jelas sebagai cetak biru pertanian indonesia kelas Dunia. Stadarisasi kualitas produk pertanian Indonesia harus dipersiapkan secara sistematis sejak dini agar bisa masuk di pasar belahan Dunia lainnya. Quality Control setiap produk pertanian Indonesia harus didorong naik kelas sesuai standar internasional, agar kepercayaan negara-negara konsumen semakin tercipta sejak sekarang. Itulah diplomasi dan ambassador bisnis antar negara yang sesungguhnya. Kualitas produk pertanian dari Food Estate harus sesuai dengan standart kebutuhan konsumen dan industri, agar benar-benar menjadi incaran pasar.

Kesembilan: Ramah Lingkungan dan berkelanjutan

Arah pertanian yang ramah lingkungan sudah menjadi isu global dan prioritas di negara-negara maju. Indonesia harus bisa menangkap peluang ini. Potensi alam dan Iklim Indonesia sangat mendukung pertanian ramah lingkungan, termasuk pertanian organik. Jika kita serius dan fokus, Indonesia kedepan akan menjadi primadona Dunia dalam produk pertanian ramah lingkungan.

Sembilah agenda prioritas tersebut mesti dieksekusi dengan penuh komitmen, konsisten dan displin manajemen Food Estate. Membangun sesuatu yang visoner dan besar itu memang tidak mudah, sangat diperlukan mental pejuang. Semoga tahun 2024 mendatang Pertanian Indonesia makin tangguh dan maju.

Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih di tahun 2024 ke depan harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Food Estate harus dilanjutkan hingga suskes dan menjadi Lumbung Pangan Nasional, tutup Hadi Nainggolan.