.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono hari ini mengumpulkan setidaknya 25 Bupati dan Wali Kota. Dalam pertemuan itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk memajukan sektor perikanan dan ekonomi kelautan Indonesia.
"Sinergi pusat dan Pemda, dan Kabupaten Kota sangat penting. Kita tidak akan sulit memberikan masukan terbaik bahkan kami siap membantu bagaimana cara membudidaya karena kalau itu tidak kita lakukan yang terjadi kita akan selalu ketinggalan dan ketinggalan," ungkapnya dalam agenda Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru: Sinergitas Pusat dan Daerah Menuju Perikanan Budidaya yang Modern, Mandiri, dan Berkelanjutan di Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).
Usut punya usut, pernyataan Trenggono itu berangkat dari suatu keresahan. Mengutip data Skyquest, Sakti menjelaskan sektor perekonomian kelautan global atau seafood sangat potensial. Pada 2012, tingkat permintaan makanan laut mencapai US$ 310,75 miliar atau Rp 4.820 triliun (kurs Rp 15.525), pada 2022 jumlahnya melonjak jadi US$ 338,47 miliar atau Rp 5.254 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2030, jumlah proyeksi industri seafood global pun diprediksi meroket menjadi US$ 730 miliar atau Rp 11.133 triliun. Menurutnya, peluang ini seharusnya bisa ditangkap Indonesia. Yang jadi persoalan, ia melihat sektor ekonomi Indonesia saat ini masih fokus di darat, bukan di laut
"Bayangkan ini luar biasa dan I sebagai negara maritim belum bisa memaksimalkan potensi ini. Sementara kita memiliki ruang begitu lebar," tegasnya.
"Kita ini tinggal di daerah kelautan tapi selalu berpikir di darat. Ini terjadi (karena) ekonomi kita itu dipicu sumber daya alam daratan, sementara sumber daya laut belum dikelola dengan baik," sambungnya.
Oleh sebab itu, Sakti berharap fakta tersebut direnungkan betul oleh seluruh stakeholder perikanan Indonesia. Ia menjelaskan sinergi antara semua pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi perikanan, dan dunia akademik diperlukan untuk memajukan sektor perikanan Indonesia.
Setali tiga uang, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu, juga menjelaskan hal serupa. Menurutnya, agenda pertemuan nasional diperlukan untuk memetakan langkah terbaik KKP pada 2024.
TB, sapaannya, kemudian menjelaskan bahwa agenda pertemuan nasional itu akan terlaksana selama tiga hari, dengan tujuan menerima saran dan merumuskan langkah terbaik untuk mengembangkan sektor budidaya perikanan.
Ia mencatat, setidaknya 500 orang hadir dalam pertemuan itu. Di antaranya, 25 bupati dan wali kota, 24 kepala dinas KKP tingkat Provinsi, 145 kepala dinas KKP tingkat kabupaten/kota, 60 asosiasi pelaku usaha, 50 penyuluh perikanan, dan 170 orang undangan internal KKP.
"Dengan pertemuan ini, semua sinergi semua upaya kita dalam memajukan budidaya ikan diharapkan bisa kita implementasikan tahun depan," ujar dia.
(kil/kil)
