.webp)
Oligarki adalah sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kontrol signifikan terhadap ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, masing-masing Pertanyaan mengenai hal tersebut awalnya diungkapkan oleh Media Campaigner Greenpeace Indonesia, Vela Andapita, dalam agenda Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik yang terlaksana di William's Restaurant, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Rasanya kurang sah jika tidak menyebut satu kata ini 'oligarki'. Karena memang kami vokal menyuarakan melawan oligarki. Oligarki membayang-bayangi dan menghantui setiap sendi kehidupan bernegara. Tolong bapak-bapak 01, 02, dan 03, yakinkan kami bahwa rencana-rencana ekonomi hijau akan lepas dari bayang-bayang oligarki dan kita bisa percaya siapapun yang akan memimpin ada visi yang jelas agar transisi ekonomi hijau berjalan nyata," ucapnya Selasa, (19/12/2023).
Jawaban pertama diberikan oleh Dewan Pakar TKN Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo. Menurut Drajad, oligarki sudah lama ada. Oleh sebab itu, hal tersebut dinilainya tidak bisa dipukul rata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Drajad mengatakan yang seharusnya dicegah adalah bad oligarchy atau oligarki yang buruk. Namun untuk para good oligarchy atau oligarki yang baik, ia melihat pihak-pihak itu seharusnya bisa digandeng bahkan dijadikan teman seperjuangan.
"Bad oligarchy kita cegah, kita kendalikan, dan kalau bisa di bawah kendali negara. Tapi good oligarchy, ya, mungkin bisa kita jadikan teman seperjuangan. Realitanya banyak teman-teman eks Greenpeace, di berbagai negara, masuk jadi direktur di oligarki kok. Itu realitas," ucap Drajad.
"Terus apakah saya mengatakan bahwa mereka kemudian joining satan- the enemy? Engga kok. Saya tahu mereka sahabat saya.(Justru) kalau ada yang jelek yang mereka lakukan kita cegah bareng-bareng. Dan kalau kami dapat amanat nasional dari rakyat, saya terus terang butuh (bantuan) dari teman-teman CSO (Civil Society Organization/NGO)," sambungnya.
Adapun Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Agus Hermanto, juga mengungkap bahwa oligarki sudah ada sejak lama. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa di TKN Ganjar-Mahfud tidak ada satu pun oligarki. Ia menjelaskan bahwa seluruh perencanaan TPN, seperti penganggaran, program, bersih dari oligarki.
"Kita yakinkan di TPN Ganjar-Mahfud yang namanya perencanaan kita seluruhnya mulai dari perencanaan, budgeting program, dan lain sebagainya kami yakinkan setitik pun soal oligarki tidak ada," jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa TPN juga mendorong agar gerak oligarki bisa dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ia mengatakan, bahwa KPPU adalah salah satu lembaga negara yang mendapat mencegah oligarki.
Selain itu jika Ganjar-Mahfud terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Agus menekankan KPPU akan dikuatkan agar oligarki betul-betul dihilangkan.
"Kalau kita ini dan nanti Insya Allah Ganjar Mahfud jadi presiden dan wapres kekuatan KPPU juga harus dikuatkan sehingga yang namanya oligarki betul-betul kita hilangkan," tegasnya.
Adapun Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Cak Imin, Irvan Pulungan, mengatakan bahwa secara definisi oligarki adalah sekelompok orang yang mempunyai vested interest atau kepentingan untuk mencari keuntungan dari urusan negara, dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan negara. Para oligarki mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan di ruang-ruang tertutup.
Untuk mengatasi hal itu, ia menekankan bahwa pasangan AMIN berkomitmen untuk mendorong dan membahas kebijakan publik secara terbuka di ruang publik yang terang benderang. Ruang tersebut pun bersifat terbuka, semua pihak bisa terlibat di dalamnya secara setara mulai dari masyarakat yang terdampak sampai pejabat publik.
"Kita berkomitmen untuk memberi informasi yang sama, akses kebijakan yang sama, agar posisinya sama di mana semua stakeholder bisa difasilitasi oleh dua pimpinan yang diberikan mandat untuk mendorong kebijakan-kebijakan publik yang berpihak kepada bangsa dan negara," ujar dia.
(kil/kil)
