.webp)
Debat pertama calon wakil presiden (cawapres) akan berlangsung besok (22/12) dan membahas soal ekonomi. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut pertama, Anies-Cak Imin (AMIN) diketahui mempunyai sejumlah visi, misi, dan program kerja yang akan diwujudkan jika terpilih dalam Pilpres 2024. Apa saja?
Dalam berkas bertajuk "Indonesia Adil Makmur" yang diperoleh detikcom, AMIN mengaku memiliki visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua". Visi ini dipilih AMIN setelah berkeliling ke berbagai daerah dari Aceh sampai ke Papua. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam delapan misi yang bernama '8 Jalan Perubahan'. Dari sejumlah tersebut, setidaknya dua di antaranya berkaitan dengan persoalan ekonomi.
Misi pertama: Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di misi pertama, AMIN mengatakan kebutuhan pokok adalah hak dasar setiap warga negara. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap pangan, hunian, energi, dan air yang terjangkau adalah prasyarat terwujudnya masyarakat sejahtera. Menurut mereka, 'kemandirian' harus didorong guna memastikan Indonesia memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk memproduksi pangan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor produk pangan strategis, menekan risiko krisis pangan akibat dinamika global.
Setidaknya ada empat aspek dalam misi ini. Keempatnya adalah Kemandirian Pangan, Kemudahan Akses Hunian, Ketahanan Energi, Dan Kedaulatan Air.
1. Di aspek Kemandirian Pangan, sejumlah janji AMIN adalah ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, kemudian melakukan "Revolusi Agromaritim" agar petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, serta membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistic guna menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi.
2. Di aspek Kemudahan Akses Hunian, AMIN berjanji akan melakukan sejumlah hal seperti menyediakan hunian layak dekat pusat kota dengan harga terjangkau bagi semua kalangan termasuk anak muda dan pekerja informal, serta KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan anak muda yang belum mempunyai rumah.
3. Di aspek Ketahanan Energi, beberapa rencana kerja AMIN meliputi mendorong peningkatan stok BBM nasional ke tingkat aman dengan perencanaan impor yang matang. Lalu mendorong inovasi pembiayaan energi baru terbarukan (EBT) dengan berbagai pendekatan seperti development funding. Kemudian membentuk dana abadi (resource endowment fund)yang berasal dari pendapatan sumber daya alam yang dialokasikan untuk riset EBT.
4. Sementara di Aspek Kedaulatan Air, AMIN berjanji untuk melakukan di antaranya, memperbaiki tata kelola sumber daya air, memastikan setiap rumah tangga di Indonesia mendapat air minum layak dengan harga terjangkau, dan memastikan konservasi cadangan air tanah melalui pengendalian ekploitasi air tanah masif serta mendorong kota-kota menerapkan prinsip sponge city.
Misi Kedua: Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha Dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, Serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil Di Negeri Sendiri dan Bertumbuh Di Kancah Global
Pada misi ini, AMIN mengatakan negara perlu memastikan angkatan kerja mendapat pekerjaan, keluarga bisa menabung serta merencanakan masa depan. Bagi mereka, negara berperan dalam menyuburkan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja dan menguatkan sistem perlindungan sosial. Semua ini diperlukan agar kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan turun secara signifikan. Terkait hal ini diperlukan kebijakan moneter dan fiskal yang penuh terobosan. Selain itu dibutuhkan industrialisasi, pengembangan dan optimalisasi sektor maritim dan sumber daya alam.
Setidaknya ada 18 aspek dalam misi tersebut. Contohnya adalah Pengentasan Kemiskinan, Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas, Pemerataan Ekonomi, Kesetaraan Akses Bagi Perempuan dan Kelompok Rentan untuk Berkarya, Kebijakan Fiskal Sebagai Pendorong Pertumbuhan dan Pemerataan, Kebijakan Moneter yang Mendukung Stabilitas Ekonomi.
Kemudian, Sektor Keuangan yang Tangguh dan Efisien, Kelembagaan Keuangan Negara, Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha, Hilirisasi dan Industri, Infrastruktur Jaringan Logistik, Ekonomi Maritim dan Kelautan, Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan. Serta Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Kreatif, Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reposisi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Korporasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan terakhir, Ekonomi Keuangan dan Syariah.
Dalam aspek Pengentasan Kemiskinan, AMIN berjanji bakal menuntaskan kemiskinan dengan sejumlah hal seperti memperbaiki skema bantuan sosial bersifat langsung seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih tetap sasaran. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, khususnya pangan dan papan, akan dilakukan dengan program JAS MERAH PUTIH (Jaringan Pasar Penyedia Kebutuhan Pokok Murah Berbasis Komunitas Di Desa Dan Kantong Kemiskinan Kota).
Dalam aspek Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas, AMIN mengatakan akan berupaya mendorong ketersediaan lapangan kerja dengan sejumlah kebijakan seperti menaikkan batas Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara rasional untuk mendorong industri komponen lokal dalam membuka lapangan kerja berkualitas melalui pelibatan dunia usaha. Serta menegakkan peraturan ketenagakerjaan untuk menata peran Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk memberantas TKA ilegal.
Kemudian dalam aspek Pemerataan Ekonomi, AMIN mengatakan akan melakukan beberapa hal seperti, Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja, memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, serta melakukan penguatan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman.
Pada aspek Kesetaraan Akses Bagi Perempuan dan Kelompok Rentan untuk Berkarya, AMIN berjanji memenuhi hak masyarakat rentan dengan di antaranya, menyelenggarakan program "Indonesia Ramah Ibu dan Anak" salah satunya dengan memastikan implementasi cuti hamil bagi ayah dan ibu. Serta memastikan setiap layanan publik menyediakan infrastruktur ramah disabilitas.
Dalam aspek Kebijakan Fiskal Sebagai Pendorong Pertumbuhan dan Pemerataan, AMIN mengaku bakal melakukan beberapa upaya seperti. Pertama, Meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022), menjadi 13,0%-16,0% (2029). Kedua, Mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30,0% (2029), turun dari 38,1% (2023). Dan kemudian, mendorong konsep Penganggaran Multi-Tahun, di mana APBN disusun untuk setidaknya tiga tahun ke depan dalam kerangka Medium Term Expenditure Framework untuk meningkatkan kepastian pendanaan sekaligus kehati-hatian fiskal.
Dalam aspek Kebijakan Moneter yang Mendukung Stabilitas Ekonomi, AMIN menjelaskan akan melakukan berbagai upaya seperti Mengendalikan inflasi melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan target inflasi rata-rata 2,0%-3,0% per-tahun (2025-2029). Serta Menjaga daya saing dan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk mendorong ekspor dan mendongkrak investasi.Dalam aspek Keuangan yang Tangguh dan Efisien, pasangan itu menjelaskan bakal melakukan berbagai upaya seperti menjamin stabilitas sistem keuangan nasional, meningkatkan fungsi intermediary perbankan, khususnya mendorong bank BUMN untuk memperbaiki efisiensi operasional, dan memastikan penegakan hukum terhadap penipuan online, pinjaman online, dan judi online.
Pada aspek Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha, AMIN bakal mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, termasuk mempermudah perizinan dan perlindungan investor. Selain itu, beberapa upaya lainnya adalah memastikan investasi efektif dan efisien dengan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 7,3 (2021-2022) menjadi 5,0 (2025-2029) dan mendorong pemerintahan digital atau e-government.Dalam aspek Hilirisasi dan Industri, AMIN menjelaskan bakal Mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri (reindustrialisasi) dengan target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34% (2022) menuju 22,0%-23,0% (2029). Selain itu, insentif juga akan diberikan bagi industri manufaktur yang sukses menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar.
Dalam aspek Infrastruktur dan Jaringan Logistik, AMIN mengatakan beberapa upaya seperti Memperbaiki jaringan logistik guna meningkatkan daya saing ekonomi dengan target peningkatan indeks kinerja logistic (LPI) dari 3,0 (2023) menjadi 3,5 (2029) dan penurunan rasio biaya logistik terhadap PDB dari 23,8% (2020) menjadi 16,0%-18,0% (2029). Serta melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya yang berada di luar Jawa dengan prioritas pengembangan jalan nasional dan daerah tak berbayar.Dalam aspek Ekonomi Maritim dan Kelautan, AMIN bakal melakukan 'Revolusi Agromaritim" yang mendorong agar nelayan tidak ambil pusing terhadap pasar dan harga jual produk laut tentu.
Upaya lainnya seperti Membangun Pasar Ikan Rakyat (PIR) di wilayah-wilayah pemukiman nelayan, dan memfasilitasi pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan serta pemberdayaan ekonomi istri dan keluarga nelayan. Dalam aspek SDA Berkelanjutan, AMIN juga bakal melakukan beberapa hal seperti membentuk Dana Abadi SDA (Resource Endowment Fund)untuk menggerakkan ekonomi baru bagi daerah untuk mengantisipasi menipisnya cadangan SDA, sekaligus mengintensifkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan untuk meningkatkan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Simak juga Video 'Serba-serbi Debat Cawapres Pekan Ini':
