.webp)
Biaya hidup menjadi semakin tinggi tiap tahunnya. Harga barang dan jasa yang tinggi hingga gaya hidup masyarakat yang berubah membuat biaya konsumsi masyarakat semakin tinggi.
Survei Biaya Hidup yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mendapati kota-kota besar dengan biaya konsumsi tinggi.
DKI Jakarta menjadi kota dengan biaya hidup paling tinggi. Biaya konsumsi rumah tangga di Jakarta itu mencapai Rp 14,88 juta per bulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nilai ini meningkat daripada survei SBH tahun 2018 lalu sebesar Rp 13,45 juta per bulan. Pada tahun tersebut, DKI Jakarta menempati posisi kedua.
Disusul pada posisi kedua kota Bekasi dengan biaya hidup sebesar Rp 14,33 juta per bulan. Kemudian Surabaya menempati posisi ketiga sebagai biaya hidup paling tinggi dengan nilai rata-rata konsumsi sebesar Rp 13,35 juta per bulan.
Lalu ada Depok dengan nilai rata-rata konsumsinya Rp 12,35 juta per bulan. Selanjutnya ditempati oleh Makassar dengan biaya hidup Rp 11,5 juta per bulan.
"Pada tahun 2018 Bekasi urutan pertama dan Jakarta urutan kedua. Di tahun 2022, mereka bertukar tempat. Sedangkan untuk kota lainnya masih sama. Jayapura yang tahun 2018 masuk rata-rata per bulannya masih tinggi, di tahun 2022 nggak muncul" kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam acara konferensi pers, Selasa (12/12/2023) lalu.
Berdasarkan data BPS, terjadi peningkatan pola konsumsi yang signifikan pada sejumlah kelompok komoditas. Di antaranya, kesehatan, transportasi, informasi, komunikasi dan jasa keuangan, pendidikan, dan restoran.
Adapun beberapa komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta, seperti tarif listrik, kontrak rumah, bensin, dan sewa rumah.
Biaya hidup yang kian tinggi ini tidak sejalan dengan pendapatan yang rendah. Pada tahun 2023, upah minimum provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp 4,9 juta per bulan.
Mulai tahun depan, ada kenaikan UMP menjadi Rp 5 juta. Meski begitu, kenaikan UMP ini tetap tidak sampai setengah dari biaya hidup yang dilaporkan oleh BPS.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai para pekerja sektor formal di Jakarta tetap tidak bisa memenuhi kehidupan yang layak, meskipun sudah banting tulang dalam bekerja.
Apalagi yang mempunyai tanggungan istri dan anak sehingga kebutuhannya menjadi lebih banyak. Karena adanya situasi yang mendesak hingga membuat para pekerja mencari pendapatan tambahan.
Hal ini, menurut Bhima membuat para pekerja rentan terjebak pinjaman online (pinjol).
"Kondisi ini memaksa para pekerja untuk cari tambahan pendapatan sampingan, istrinya buka warung atau jadi pedagang kaki lima, plus harus berutang. Wajar banyak pekerja yang terjebak pinjol di Jakarta," kata Bhima kepada detikcom.
Bhima menambahkan idealnya minimal gaji pekerja tanpa tanggungan keluarga di atas Rp 15 juta per bulan. Pasangan suami istri tanpa mempunyai anak sekitar Rp 25-30 juta per bulan. Sedangkan yang sudah mempunyai anak di kisaran Rp 45-75 juta per bulan.
Biaya hidup yang kian tinggi dan tidak sebanding dengan UMP inilah yang memicu para buruh melakukan aksi demontrasi. Bahkan mereka melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk menolak kenaikan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah.
Simak juga Video 'Status DKI Hilang, Tarif Pajak Parkir di Jakarta Bakal Naik 25%:
Biaya hidup tak sesuai arahan buruh. Klik halaman selanjutnya
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan besaran UMP yang tidak sesuai dengan biaya hidup ini membuat para buruh nombok sebesar Rp 10 juta per bulan. Belum lagi yang mempunyai tanggungan, seperti anak, istri, hingga orang tua.
Kondisi serupa tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan daerah-daerah sekitar Jakarta juga mengalami, seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Rata-rata UMP di daerah tersebut Rp 5,2 juta untuk tahun 2024.
"Dari mana biaya Rp 10 juta itu? Sedangkan buruh tidak bisa mencari pendapatan sampingan dengan cara mengojek, dengan cara berjualan. Kenapa? Karena dari pagi sampai malam bekerja. Masuk jam 8 pagi, persiapan dari subuh, pulang dari kerja sekitar jam 5 sore, sampai rumah jam 7 malam. Tidak mungkin buruh itu mencari penghasilan tambahan," kata Iqbal dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Jumat (15/12/2023).
Aksi massa buruh menolak kenaikan UMP ini sempat menimbulkan kemacetan panjang di Tol Cipularang pada Kamis (14/12) malam.
Menurutnya, massa buruh tidak menutupi jalan tol, melainkan mereka hanya berjalan dengan lambat.
Jalan lambat ini sebagai bentuk 'marah' karena pemerintah menolak berdialog dengan mereka.
"Saya sudah cek ini, mereka marah dan mereka nggak menutup jalan tol. Nggak ada tutup jalan tol, mereka jalan lambat karena marah gubernur nggak menemukan, bupati nggak menemukan, kepala dinas tenaga kerja tidak menemui. Kemarahan itulah mereka jalan pelan-pelan," jelasnya.
Dia pun meminta maaf atas kemacetan yang terjadi. Meski begitu, hal ini tidak menghentikan mereka. Said Iqbal menyebut aksi buruh ini akan semakin luas dan masif hingga Februari 2024.
"Aksi buruh akan tetap dilanjutkan dan makin masif. Dan sedang dipersiapkan juga mogok nasional lanjutan. Kemarin mogok nasional awalan hampir 1 juta, mogok nasional bisa jadi 5 juta stop produksi akan ikut," jelasnya.
Untuk itu, dia meminta pengertian kepada pengguna jalan apabila terjadi kemacetan. Tentunya, pihaknya telah bekerja sama dengan petugas keamanan.
(kil/kil)
