Bakal Dipanggil DPR Gegara Tak Mau Setop Bansos, Mendag: Seneng!

Bakal Dipanggil DPR Gegara Tak Mau Setop Bansos, Mendag: Seneng!

Samuel Gading - detikFinance
Kamis, 04 Jan 2024 12:44 WIB
Mendag Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis (4/1/2024).
Foto: Samuel Gading/Detikcom
Jakarta -

Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan karena menolak menghentikan sementara bantuan sosial (bansos) sampai Pemilu 2024 selesai. Bagaimana tanggapan Zulhas?

"Seneng. Sama DPR rapat seneng," ucapnya ketika dimintai tanggapan terkait rencana pemanggilan tersebut, di Kantor Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2023).

Kendati demikian, Zulhas urung bicara perihal tudingan dirinya mempolitisasi bansos. Ia menjelaskan baru akan menanggapi hal itu minggu depan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Minggu depan saya tanggepin. Ntar sepi (kalau ditanggapi minggu ini)," bebernya.

"Diomongin apa aja boleh. Semakin Diomongin Semakin bagus. Semakin dipanggil, semakin bagus," tambah Zulhas lagi.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, menyoroti sikap Zulhas yang menolak pemberian bansos ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Dia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral itu sesuatu yang tidak manusiawi," kata Aria Bima dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).

Aria pun memastikan pihaknya akan mempertanyakan sikap Zulhas. Menurutnya, Menteri Perdagangan itu sebaiknya fokus pada kenaikan harga beras dan cabai yang melambung tinggi saja.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini juga menambahkan, sebagai partai pengusuh PDIP sebetulnya ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk menyejahterakan rakyat.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," kata dia.

Adapun Zulhas sebelumnya diketahui mengatakan penyaluran bansos sampai 2024 selesai seharusnya tidak dilakukan. Menurutnya, bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dan tak boleh ditunda. Program tersebut pun harus diteruskan ke depannya.


"Ada kandidat yang mengatakan (untuk) menghentikan dulu bansos, BLT, dan BLT El Nino. Tentu ini yang dibutuhkan masyarakat. Kita meminta harus segera dilaksanakan sekarang ini, tidak boleh ditunda-tunda," ujar Zulhas usai kampanye keliling Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

(rrd/rir)

Hide Ads