.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) angkat bicara terkait rencana salah satu calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan yang ingin menghentikan ekspor pasir laut jika terpilih nanti. KKP menilai kebijakan ini justru berpotensi menjaga ekosistem laut sekaligus menyehatkan laut.
Juru Bicara KKP Wahyu Muryadi mengatakan seharusnya kebijakan ini jangan dihentikan. Pasalnya, alih-alih merugikan, aturan ini justru mempunyai sejumlah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, terutama para nelayan.
"Mungkin beliau belum paham. Kalau yang digagas KKP kan berbeda dengan aturan sebelumnya. Bukan penambangan, tapi pembersihan. Seharusnya kebijakan bagus ini jangan dihentikan," kata Wahyu kepada detikcom, Kamis (4/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menegaskan tidak akan ada penambangan, melainkan pembersihan limbah laut yang mengendap atau sedimentasi dengan cara dan teknologi yang ramah lingkungan. Sebab, apabila sedimentasinya tidak dibersihkan, akan menghambat jalur pelayaran nelayan.
Selain itu, sedimentasi dapat mengganggu kehidupan biota laut hingga merusak ekosistem laut. Untuk itu, perlunya membersihkan sedimentasi agar dapat menjaga kesehatan laut. Dia bilang apabila laut lebih sehat, tentunya akan meningkatkan potensi perdagangan blue carbon.
"Kebijakan ini akan menyehatkan laut kita setelah endapan atau limbah sedimentasinya dibersihkan karena mengganggu biota laut, seperti terumbu karang dan kerang laut. Kalau laut sehat, termasuk hutan mangrovenya terjaga baik, maka potensi blue carbon trading akan cakep," lanjutnya.
Adapun aturan tersebut masih digodok oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan KKP. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso menyebut masih adanya perbedaan persepsi lintas kementerian terkait jenis pasir laut yang bisa diekspor.
Dia pun menegaskan pembukaan keran izin ekspor pasir laut masih belum dapat dipastikan. Sebab, pihaknya juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait ekspor ini.
"Kita di hilir ya, (karena secara regulasi) terakhir keluar Permedag (Peraturan Menteri Perdagangan) ekspor (pasir laut). Kita ikut pembahasan terakhir terkait ekspor dengan KKP dan ESDM," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2023).
Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menghentikan ekspor pasir laut apabila menang dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) pada Pemilu 2024. Anies menilai aktivitas tersebut tidak memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama para nelayan.
"Jadi saya kadang-kadang batin, emangnya kita toko material ya? Sehingga pasirnya itu dipakai ke tetangga sebelah," kata Anies dalam acara Desak Anies di Banyuwangi melalui akun Youtube-nya, dikutip Jumat (29/12/2023).
Anies terheran dengan pemerintah melegalkan aktivitas tersebut. Padahal menurutnya, pengerukan pasir laut ini dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat pesisir.
Dia bilang, yang merasakan manfaatnya hanya segelintir orang. Lebih lanjut lagi, aktivitas tersebut justru menambah lahan negara lain dengan tanah dalam negeri.
(kil/kil)
