Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menerima curhatan dari para pelaku usaha tentang adanya impor atau pemesanan atribut kampanye dari vendor luar negeri. Dugaannya, atribut-atribut tersebut dibeli dari China.
Pandangan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius berdasarkan hasil temuan dari observasi Kemenkop UKM di lapangan. Informasi tersebut ia dengar dari para pelaku usaha.
"Jadi kita beli online, misalnya barang China, mereka gambar Garuda distempel, gambar PDIP distempel," kata Yulius dalam Konferensi Pers Perkembangan Pendapatan UMKM Pada Masa Pemilu di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (8/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Observasi ini dilakukannya melalui metode wawancara terhadap 15 pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Diduga aktivitas pembelian tersebut dilakukan lewat e-commerce dengan harga di bawah HPP.
"Harga online lebih murah, kaos harganya Rp 8 ribu. Itu sangat menghancurkan UMKM," tambahnya.
Akibatnya, pelaku UMKM mengalami penurunan omzet signifikan hingga 90%, jauh dibandingkan Pemilu 2019. Yulius mengatakan, meski ada permintaan, namun tidak seramai dan sebanyak Pemilu sebelumnya.
"Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90%," ujarnya.
"Agak berbeda situasinya dengan masa kampanye saat ini, dari catatan kami di lapangan menunjukkan bahwa masa Pemilu 2024 belum memberikan dampak signifikan bagi sebagian besar pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atau alat peraga kampanye," tambahnya.
Kendati demikian, ia belum bisa mengungkapkan data lebih rinci terkait dengan transaksi luar negeri tersebut. "Nggak-nggak, datanya nggak ada," imbuhnya.
Di samping itu, diduga penurunan omzet karena masa kampanye yang singkat, yakni hanya sekitar 2,5 bulan. Berbeda jauh dengan periode Pemilu sebelumnya yang mencapai 6 bulan. Perubahan tren kampanye menjadi lewat online juga diduga memberikan pengaruh signifikan.
"Kemudian peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos," lanjutnya.
Sementara itu, pelaku usaha di Pasar Tanah Abang Dody Aryanto memperkirakan, pada 2019 lalu UMKM rata-rata bisa mengantongi omzet hingga Rp 20 juta per hari, tapi kini turun dalam kisaran 40-90%. Ia menambahkan, dulunya pesanan bisa sampai 4-5 jutaan per per partai, kini hanya puluhan ribu bahkan ada yang tidak dapat pesanan.
"Rata-rata Rp 20 juta per hari. kalau sekarang turun jauh. Kalau jaman 10 tahun sebelum ini bagus," kata Dody dalam kesempatan yang sama.
(shc/ara)