.webp)
Bantuan pangan beras banyak dikritik oleh berbagai pihak karena dinilai jadi alat politisasi. Beberapa juga ada yang menyarankan agar bantuan pangan disetop sementara jelang pemilihan umum (pemilu).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan tidak menjadi alat politisasi. Bantuan pangan yang disalurkan murni dari negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Nggak, Insayaallah nggak (alat politik), kan nggak ada atribut politik. Ini negara yang hadir. Tolong dijelaskan negara yang hadir siapapun pemimpinnya pasti memikirkan untuk masyarakatnya, jadi nggak ada politisasi. Ini murni untuk masyarakat," ujar Arief ditemui di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief menjelaskan penyaluran bantuan pangan juga telah dilakukan bukan kali ini saja, tetapi sejak tahun lalu. "Ini dari dulu dari zaman dulu bansos itu kan. Kalau bantuan pangan itu bukan dari anggaran Kemensos (Kementerian Sosial) tetapi dari (anggaran) bantuan pangan itu," jelas dia.
Salah satu, pihak yang menyebut bansos saat ini sudah berbau politik adalah Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dia mengatakan bansos harus dipisahkan dari politisasi.
"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," kata Ganjar di Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, dikutip dari detiknews, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar mengatakan saat ini bansos telah menjadi komoditas berbau politik. Ganjar kemudian menyinggung ada pihak yang menyebut jika Ganjar-Mahfud tidak akan melanjutkan program bansos.
Kemudian cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang mengatakan bahwa pihaknya menginginkan bansos disalurkan namun tidak dijadikan kendaraan politik kelompok tertentu.
"Kemarin ada pemberitaan yang saya harus ralat, bahwa saya tidak setuju penghentian pemberian bansos ditunda, tapi harus tetap dilaksanakan. Yang saya tolak adalah apabila pemberian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, itu yang tidak boleh dilakukan," kata Cak Imin di GOR Volley Ball Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (3/1/2024).
Simak Video 'Jokowi Mau Bantuan Pangan Diperpanjang Hingga Juni Kalau APBN Cukup':
