.webp)
Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024. Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini di Istana Negara.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini berpandangan, bantalan-bantalan sosial seperti Bansos hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap perlu disalurkan karena masyarakat membutuhkannya.
"Tapi yang paling penting tadi diputuskan Bansos, BLT El Nino, terus lanjut, kalau ada pihak-pihak yang, karena masyarakat yang di bawah sangat membutuhkan," katanya, ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, keberadaan bansos sangat penting, terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga beras. Zulhas mengatakan, saat ini harga beras sudah tidak mengalami peningkatan, namun juga belum turun ke harga normal.
"Karena perubahan iklim El Nino, panen raya bergeser, yang sebelumnya bulan Februari-Maret, sekarang mungkin bulan Juni-Juli," tambahnya.
"Oleh karena itu ada subsidi, ada bantuan langsung tunai (BLT) akibat kemarau, bantuan Rp 400 ribu, akan dilanjut. Bansos dilanjut sampai Juni (2024)," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, beberapa waktu belakangan penyaluran bansos dikritik berbagai pihak karena dinilai menjadi alat politisasi. Salah satu pihak menyoroti hal tersebut ialah Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," kata Ganjar di Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, dikutip dari detikNews, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar mengatakan saat ini bansos telah menjadi komoditas berbau politik. Ganjar kemudian menyinggung ada pihak yang menyebut jika Ganjar-Mahfud tidak akan melanjutkan program bansos.
Di samping itu itu, penyaluran bansos jelang pemilu dinilai menguntungkan salah satu kandidat capres-cawapres. Oleh karena itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md pun meminta pemerintah menunda hal itu sampai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selesai.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga sempat menyoroti soal bansos. Ia mengatakan bahwa pihaknya menginginkan bansos disalurkan, namun tidak dijadikan kendaraan politik kelompok tertentu.
"Kemarin ada pemberitaan yang saya harus ralat, bahwa saya tidak setuju penghentian pemberian bansos ditunda, tapi harus tetap dilaksanakan. Yang saya tolak adalah apabila pemberian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu, itu yang tidak boleh dilakukan," kata Cak Imin di GOR Volley Ball Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (3/1/2024).
(shc/ara)
