.webp)
Bantuan pangan beras dikhawatirkan menjadi alat politisasi selama masa kampanye saat ini. Sejumlah pihak sempat menyarankan agar penyaluran bantuan pangan itu ditunda sementara jelang pemilihan umum (pemilu).
Merespon hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan dalam proses penyaluran bantuan pangan beras itu tidak ada atribut politik. Baginya, Perum Bulog hanya menjalankan tugas negara untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat kelas bawah.
"Kami sudah melakukan semua, tempat kami melakukan proses pembagian atau pengantaran dalam semua bagian proses itu tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang natural, kalau kantor pos ya atribut kantor pos, kelurahan ya atribut kelurahan," ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (11/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bayu mengatakan pihaknya bersama sejumlah mitra transporter atau jasa pengiriman berkomitmen untuk menjaga ketat agar penyaluran bantuan pangan itu tidak dipolitisasi.
"Kami berempat sangat komit ketat melakukan itu supaya betul-betul ya ini adalah program negara. Ini punya rakyat. Bagi kami politisasi itu ya urusan politisi lah," terang dia.
Bayu menegaskan tugas Perum Bulog hanya menyalurkan bantuan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian memastikan penyaluran tersebut tepat sasaran.
"Bagi kami urusannya adalah keluarga KPM ini menerima 100 kg beras dan bisa kita pertanggung jawaban prosesnya. Yang lain kita enggak ikut-ikut," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga telah memastikan bantuan pangan tidak menjadi alat politisasi. Bantuan pangan yang disalurkan murni dari negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Nggak, Insayaallah nggak (alat politik), kan nggak ada atribut politik. Ini negara yang hadir. Tolong dijelaskan negara yang hadir siapapun pemimpinnya pasti memikirkan untuk masyarakatnya, jadi nggak ada politisasi. Ini murni untuk masyarakat," ujar Arief ditemui di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
(ada/das)
