.webp)
Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin mengungkap ada 3 hal yang dibutuhkan untuk membangun industri pertahanan dalam negeri. Pertama, pengembangan sumber daya (SDM).
"Kalau kita lihat Kementerian Pertahanan sangat komitmen di sana yang membantu kami sekali dengan program-program yang ada di Universitas Pertahanan (Unhan). Sejak Pak Menhan step up sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) itu immediately membuat 4 fakultas yang baru," katanya dalam acara Membangun Kekuatan Pertahanan di Kawasan Regional yang disiarkan Youtube Media Center Indonesia Maju, Jumat (12/1/2024).
Kedua adalah riset yakni bagaimana industri mengembangkan dan memaksimalkan dari transfer teknologi. Menurutnya, itu tanggung jawab perusahaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dilihat buktinya adalah Indonesia saat ini sudah sanggup untuk melakukan desain dan konstruksi kapal paling canggih sekalipun. Itu terbukti loh, bukan hanya untuk kita, PT PAL itu dapat kontrak dengan UEA LPD tempur, itu kombatan itu 163 meter, itu salah satu LPD kombatan yang terbesar di dunia," kata bos holding industri BUMN pertahanan tersebut.
Ketiga, peluang (opportunities) yang diberikan pemangku kepentingan (stakeholders) di mana pemangku kepentingan utama perusahaan adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Ia pun mengungkap terobosan yang telah dilakukan oleh Menhan.
Dia mengatakan, Menhan membalikan kontrak di mana sebelumnya posisi industri pertahanan Indonesia lemah.
"Ada yang unik dan ini benar-benar breakthrough sekali, apa yang dilakukan Pak Menhan itu membalik kontrak. Tadinya, dulunya, kalau yang namanya kontrak-kontrak PLN, pembiayaan luar negeri, itu biasanya kontraknya langsung ke prinsipal asingnya, industri pertahanan itu hanya dapat lokal konten dan offset-nya. Jadi posisi kita itu ada di bawah. Negotiation power dari industri pertahanan terhadap prinsipal-nya itu lemah sekali," katanya.
Kondisi itu membuat transfer teknologi tidak maksimal. Kondisi ini pun dibalik oleh Menhan sekarang.
"Jadi semua kontrak PDN kah, rutin kah, kemudian PLN kah itu industri pertahanan dalam negeri harus di depan. Sehingga kami bisa me-manage dan mengkontrol yang namanya principal atau teknologi owner-nya," katanya.
(acd/kil)
