.webp)
Isu gonjang-ganjing di Kabinet Indonesia Maju mencuat. Beredar kabar dari ekonom Faisal Basri soal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap mundur.
Bahkan, kata Faisal, total ada 15 Menteri di Kabinet Indonesia maju siap mundur, termasuk dia menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Mereka, menurut Faisal, siap mundur lantaran Presiden Joko Widodo terkesan melakukan intervensi politik dalam Pilpres 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sontak isu tersebut pun dibantah oleh pihak Istana. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan isu tersebut sengaja diembuskan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan baik.
"Saya mantan Panglima langsung tanggap, ngerti saya itu, ada tujuan itu. Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," kata Moeldoko, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (19/1/2024).
Moeldoko memastikan kabinet Presiden Joko Widodo tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan.
"Waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita punya program strategis itu yang harus difokuskan, bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik, dan kita di kabinet tetap solid mengejar pembangunan," jelasnya.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana juga turut angkat bicara soal isu ini. Dia menyatakan sampai sekarang seluruh kabinet masih kompak dan solid untuk membantu pekerjaan Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan tahun ini.
"Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ungkap Ari kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).
Soal bujukan-bujukan mundur yang muncul, menurutnya tanyakan langsung saja ke pihak yang melontarkan isu tersebut.
"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," ujar Ari.
(hns/hns)
