.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan program bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sekolah dan Kuliah di Blora, Jawa Tengah. Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan agar bantuan digunakan untuk menunjang pendidikan, tidak untuk membeli pulsa.
"Uang dari KIP ini harus dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, kebutuhan sekolah. Untuk beli buku boleh ndak? (Boleh). Untuk beli alat-alat tulis boleh ndak? (Boleh). Untuk beli seragam boleh ndak? (Boleh). Untuk beli pulsa boleh ndak? Tidak boleh untuk beli pulsa," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/1/2024).
Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 11 triliun untuk KIP Sekolah SD sampai SMA/SMK dengan target 20 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Khusus KIP Kuliah anggarannya Rp 12,8 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan anggaran itu, penerima KIP Sekolah tingkat SD akan diberikan bantuan Rp 450 ribu/tahun, tingkat SMP Rp 750 ribu/tahun, serta tingkat SMA/SMK Rp 1,8 juta/tahun. Bantuan itu diharapkan bisa membuat penerima rajin dan semangat belajar karena persaingan ke depan akan semakin berat.
"Ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua murid kita ajak untuk mendampingi agar bapak/ibu semuanya ikut mengawasi anak-anak kita ini harus belajar, anak-anak kita ini sekolah harus rajin karena persaingan semakin berat," ucapnya.
"Sekali lagi, pemerintah sudah menyediakan ini. Jadi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya," tambahnya.
Jokowi tidak mau pelajar Indonesia putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai. Untuk itu, pemerintah menjamin agar semua bisa sekolah.
"Saya tanya murid, 'bapaknya apa kerjanya?' 'kuli bangunan Pak'. Nggak apa, itu juga sebuah pekerjaan yang mulia, tapi anaknya harus sekolah. Saya tanya lagi yang lain 'orang tuamu kerja apa?' 'Sopir pak'. Tidak apa-apa, bapakmu kerja keras tapi anaknya harus sekolah sampe kuliah dan lulus. 'Bapakmu kerja apa?' 'Petani'. Petani itu juga pekerjaan yang mulia tapi anaknya harus sekolah SD, SMP, SMA/SMK, kuliah, lulus, kalau perlu naik lagi ke jenjang S2 atau S3," harap Jokowi.
(aid/kil)
