.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan hingga saat ini pemerintah terus mengebut proses tranformasi digital melalui pembangunan Government Technology (GovTech).
Pria yang akrab disapa Anas ini menyebut dengan adanya GovTech pemerintah dapat mengintegrasikan seluruh data atau situs layanan Kementerian/Lembagai (K/L) jadi satu portal nasional. Menurutnya keterpaduan layanan digital pemerintah itu akan terwujud tahun ini.
"Kondisi Indonesia saat ini menggambarkan kerumitan dan duplikasi berbagai layanan digital. Hal ini sangatlah tidak efisien. Maka dari itu, dibutuhkan satu portal layanan yang simpel, cepat, mudah, dan transparan. Ini yang saat ini sedang kita kerjakan bersama GovTech BUMN Peruri dan instansi terkait lainnya," kata Anas dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas mengaku sebagai bukti keseriusan kerja pemerintah dalam menggarap transformasi digital, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Di mana Perpres SPBE itu sendiri merupakan tindak lanjut Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang sudah diundang-undangkan terlebih dahulu.
Lebih lanjut Anas menjelaskan untuk menciptakan layanan terpadu ini pihaknya telah menyiapkan GovTech yang akan membangun Digital Public Infrastructure (DPI). Nantinya DPI akan mengintegrasikan digital ID, data exchange, dan digital payment dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
"Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini," ungkapnya.
Selain fokus pada GovTech, pemerintah juga tengah melakukan integrasi layanan kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas dalam satu portal nasional.
Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkomitmen mendorong percepatan Reformasi Birokrasi berdampak. Transformasi digital dalam birokrasi mempunyai peran yang sangat penting untuk mempercepat implementasi reformasi yang berdampak. Namun demikian kita masih menemukan adanya digitalisasi yang dilakukan tanpa memperhatikan ekosistem dalam proses digitalisasi itu sendiri.
Plh. Sementara Kepala LAN, Muhammad Taufiq menegaskan bahwa forum ini tidak hanya sekadar platform untuk pertukaran ide dan pengetahuan namun juga menjanjikan stimulasi intelektual dan menggugah pikiran, untuk memformulasikan langkah konkrit agar transformasi digital ini mampu mendorong reformasi birokrasi yang berdampak.
"Forum ini menekankan pentingnya penerapan program kepemimpinan dan tindakan nyata dalam menciptakan prototipe inovasi di tingkat lokal untuk membantu mendorong reformasi birokrasi untuk mewujudkan kota digital bahagia dan berkembang," ujar dia.
Lebih lanjut dalam sesi diskusi, Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa LAN memahami pentingnya transformasi secara holistik, tidak hanya pada pertumbuhan ekonominya saja melainkan juga bagaimana mengintegrasikan teknologi pada perkembangan ekologis, sosial, budaya dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, LAN melakukan pembaharuan pada pengembangan kompetensi ASN. Tidak hanya pada cara menyampaikannya saja melainkan juga pada substansinya, termasuk literasi digital.
"Jika sebelumnya kita berada para proses reform, maka saat ini kita ada dalam transformasi. Dimana jika reform menitikberatkan perubahan secara internal, maka transformasi lebih dari sekadar berubah, bahkan perubahan itu membawa dampak. Transformasi yang harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat adalah transformasi digital yang berdampak," tambahnya.
Lebih dalam Muhammad Taufiq menggambarkan bahwa transformasi digital dapat diibaratkan sebagai langkah becoming digital (menjadi digital) bukan lagi mendigitalkan hal-hal manual (doing digital) lalu melangkah sampai pada being digital dan berhenti di posisi tersebut. Setelah semua hal, terlebih dalam birokrasi, sudah pada titik becoming digital maka akan berdampak pada happiness of humanity, menepis kesenjangan digital, dan perlahan tapi pasti akan terciptanya citizenship, sebuah kesatuan citizen (warga negara) sebagai penikmat layanan birokrasi atau penikmat kebijakan.
Dewan Pembina Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID), Mari Elka Pangestu, yang memberikan paparan mengenai transformasi digital yang berdampak. Mari Elka menyampaikan bahwa transformasi digital tidak bisa terjadi tanpa adanya transformasi sistem. Transformasi digital tidak bisa hanya dilakukan melalui pemenuhan infrastruktur sistem, tapi juga bagaimana hal ini bisa mempengaruhi cara kita dalam bekerja, belajar, berperilaku, bersikap dan ujungnya adalah mempengaruhi kehidupan kita secara menyeluruh dan mewujudkan kebahagiaan.
"Dampak transformasi digital dapat dikatakan sama dengan tujuan SDG's yaitu pyramid of happiness, mencakup suistanable development goals yang juga diusung oleh Kementerian PPN/BAPPENAS, menciptakan keharmonisan sosial, mewujudkan zero hunger, harmonisasi dengan alam, harmonisasi secara spiritual, yang akan mewujudkan piramida bahagia pada setiap individu. Hal tersebut dapat tercipta dengan transformasi digital dengan dukungan infrastruktur digital yang canggih pula," paparnya.
(kil/kil)
