.webp)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan. Bantuan berlaku untuk periode Januari-Februari-Maret 2024 dan akan dievaluasi setiap 3 bulan.
Besaran BLT yang dibagikan pemerintah sebesar Rp 200.000 per bulan. Namun, pembagiannya dilakukan sekaligus untuk tiga bulan.
Berikut 3 Fakta BLT:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Besaran BLT Rp 200 Ribu/Bulan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BLT ini akan diberikan sebesar Rp 200 ribu/bulan. Bantuan akan menyasar kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama diberikan Februari yang besarnya Rp 200 ribu per bulan," kata Airlangga dalam konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
2. Langsung Dibayar Rp 600 Ribu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pencairan BLT akan dilakukan sekaligus pada Februari 2024 sebesar Rp 600 ribu. Anggaran untuk program ini mencapai Rp 11,25 triliun.
"Kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 (triliun) untuk 18,8 juta KPM, untuk periode Januari-Februari-Maret. (Cair Februari) 3 bulan sekaligus," kata Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
3. Sumber dari APBN
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan anggaran program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait asal posnya akan dicarikan.
"Sebagian besar sudah ada di APBN, tetapi ini memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global," kata Febrio.
Febrio menjelaskan selama beberapa tahun terakhir APBN didesain sebagai shock absorber untuk menjaga ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global. Dengan kata lain bagaimana caranya APBN bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang sudah ada maupun yang sifatnya mendadak.
"Tentunya kita akan carikan dan itu APBN akan tetap bisa fleksibel dan ini memang tentunya bagian dari strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel," ucap Febrio.
"Jadi memang kita selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir kita selalu menggunakan shock absorber, kalau ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan oleh gejolak yang kita lihat terjadi di pasar global misalnya, APBN-nya bisa tetap siap," tambahnya.
Lihat juga Video 'Momen Jokowi Bagikan BLT El Nino ke Warga Malang':
