.webp)
Sejumlah ekonom tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) mencatat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah dan para capres. Salah satunya, menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial.
Sejumlah cara bisa ditempuh agar penyaluran bansos ini menjadi netral. Ekonom Anggito Abimanyu menerangkan, bansos berasal dari APBN. Sementara, negara direpresentasikan oleh eksekutif dan legislatif. Dia mengatakan, logo pada bansos seharusnya tidak menggunakan kementerian tertentu namun bertuliskan 'Sumber dari APBN'.
"Jadi harusnya di logonya, tidak berlogokan satu kementerian tertentu tapi harusnya 'sumbernya dari APBN atau APBD', netral," katanya di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta, Rabu (31/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Menurutnya, presiden sebagai pengguna anggaran memberikan kuasa pengguna anggaran yakni menteri terkait.
Ia pun meminta agar penyaluran bansos oleh satu-dua orang pejabat tertentu untuk dihindari. Dengan demikian, penyaluran bansos untuk perlindungan sosial tidak dipolitisasi.
"Kami mengimbau supaya dihindarkan, supaya tidak ada niat baik tadi itu, kan niat baik untuk perlindungan sosial, itu diinterpretasikan sebagai politisasi," katanya.
Menurutnya, jika logo bansos diganti dengan tulisan Sumber dari APBN maka menjadi netral. Kemudian, penyalurannya dilakukan oleh kementerian.
"Kalau Anda ganti saja logo yang sekarang ada dengan 'Sumber dari APBN' itu sudah netral dan disalurkan oleh kementerian. Misalnya kementerian yang menyalurkan ya Kementerian Sosial karena dia mengemban perlindungan sosial apakah bentuk PKH, BLT dan sebagainya," katanya.
(acd/fdl)
