Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan menila pemerintah pusat punya peran yang besar dalam membantu daerah menyelesaikan permasalahan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, khususnya menyangkut pendanaan.
Hal ini disampaikannya dalam acara Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden RI 2024-2029. Menurut Anies, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kesra), dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
"Daerah bekerja sendiri, fiskalnya tak akan mencukupi. Harus didukung dengan pusat," kata Anies, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).
Anies mengatakan, kewenangan yang selama ini diberikan dalam urusan Kesra sangat mengandalkan kepemimpinan di daerah itu. Menurutnya, hal ini baru dapat tertangani apabila kepala daerah terkait peduli pada isu kesra.
"Kita bisa menyaksikan dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan pendidikan, antar kab/kota yang variasinya luar biasa tinggi di suatu daerah. Itu menggambarkan ada perbedaan yang struktural. Karena itu, kami melihat perlu ada dari Pempus dan Pemda untuk memajukan Kesra yang kemudian itu jadi dokumen yang dikerjakan sama-sama," ujarnya.
Di samping itu, berdasarkan pengalamannya tatkala masih menjadi pejabat daerah, dirinya dan pimpinan daerah lain jarang dikumpulkan bersama pemerintah pusat untuk membahas permasalahan Kesra.
"Kita dikumpulkannya, kalau kita masih ingat kalau silpanya besar. Betul ya pak? Lalu kita dikumpulkan kalau uang yang disimpan di bank besar. Yang ketiga kita juga dikumpulkan kalau kandungan lokal dalam belanja barang jasa tidak memenuhi target. Tapi kita nggak pernah dikumpulkan kalau urusannya stunting, ibu hamil, ibu melahirkan meninggal, anak putus sekolah," ujarnya.
Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu fokus yang masuk ke dalam visi misinya saat ini yaitu menjalin kerja sama dan dialog intensif dengan pihak pemda. Dalam hal ini, pemerintah pusat akan membantu pemda dalam mencapai target-targetnya.
"Jadi kami berencana membuat sebuah target-target capaian Kesra yang disepakati bersama dan kemudian didorong bersama supaya kita bisa memastikan delivery-nya berjalan baik karena itu bukan di pemerintah pusat tapi di pemda, khususnya kabupaten," kata Anies.
"Ini juga yang menurut kami penting untuk dana outsource, dan lain-lain. Dana-dana itu jumlahnya besar tapi tidak diberikan capaian apa yang harus terjadi di aspek Kesranya. Ini ditambah lagi dengan yang disampaikan terkait daerah perbatasan," sambungnya.
Anies menekankan kembali, perlu ada kesepakatan dukungan agar pemerintah pusat bisa memberikan dukungan kepada daerah perbatasan supaya masing-masing daerah bisa menaikkan kesejahteraannya, serta mengamankan daerah perbatasan dengan baik.
(shc/fdl)