.webp)
Pemerintah sedang memproses impor beras tahun ini. Impor tersebut memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP)
Beras CBP harus impor karena produksi di dalam negeri masih rendah. Lantas bisakah beras CBP dipenuhi dari dalam negeri?
Menurut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi jika produksi di atas kebutuhan konsumsi nasional maka pemerintah akan menyetop impor beras. Selajutnya pemenuhan CBP bisa dilakukan dengan menyerap beras petani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arief menjelaskan menurut Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras pada Maret nanti dapat menyentuh angka 3,5 juta ton. Angka tersebut telah melebihi kebutuhan konsumsi nasional beras sebulan yang sejumlah 2,5 juta ton.
"Dan kemudian nanti di bulan Maret itu sudah mulai panen 3,5 juta ton di atas kebutuhan nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan, sehingga pada saat itu kita akan setop impor. Kita akan setop impor dan serap beras padi lokal untuk tetap mempertahankan harga di tingkat petani itu baik," kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/2/2024).
Di sisi lain ketersediaan stok pangan strategis seperti beras, terutama dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjadi fokus utama Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog. Kunci ketersediaan stok beras nasional terletak pada produksi dalam negeri yang diprediksi akan meningkat pasca El Nino mulai mereda.
"Hari ini sekali lagi Bapak Presiden Joko Widodo berkenan untuk melakukan cek ketersediaan stok di Bulog. Pada saat yang bersamaan beliau juga meminta saya dan Pak Dirut Bulog untuk memastikan ketersediaan stok, utamanya jelang sampai dengan lebaran. Dan disini ada Pak Dirut Bulog yang tentunya bersama-sama dengan kita semua akan memastikan bahwa stok beras itu akan cukup sampai lebaran," kata Arief.
Arief berharap dampak perekonomian terkait penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sangat baik ada di dalam negeri saja.
"Kalau kita sekarang mengimpor (beras) 2 juta ton, itu butuhnya bisa sekitar Rp 20 triliun. Kita sekarang inginnya setelah ini, kegiatan ekonominya ada di Indonesia. Kalau ini adanya di desa-desa, di tempat kita punya sentra produksi, itu akan sangat baik buat kita," urai Arief.
