.webp)
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kompak membahas program bantuan sosial (bansos) yang sudah disalurkan pemerintah selama ini dalam debat kelima Pilpres 2023, kemarin malam.
Perihal ini mulai dibahas saat Ganjar mengajukan pertanyaan kepada Anies dalam debat tersebut. Kedua calon presiden itu pun tanpak punya pendapat tersendiri mengenai bagaimana bansos seharusnya diberikan kepada masyarakat.
"Pak Anies, lagi ramai kita tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos itu kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim diberikan seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok," ungkapnya saat debat kelima di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadi pertanyaan saya ke Anis adalah, bagaiman tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tdak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima rakyat," tanya Ganjar kemudian
Menanggapi ini pertanyaan ini Capres nomor urut 1 sempat menyebut beberapa langkah penanganan penyaluran bansos yang menurutnya perlu. Ia juga menyebut bantuan sosial (bansos) harus diberikan sesuai kebutuhan calon penerimanya dan tidak diberikan secara rapel.
"Karenanya dia (bansos) diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima, kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan," kata Anies menjawab Ganjar.
Bila dilihat, pembicaraan ini mengarah pada pelaksanaan pemberian sederet bansos yang digelontorkan pemerintah mendekati waktu Pemilu 2024. Bansos-bansos ini dinilai banyak pihak memiliki muatan politik yang kuat untuk mendongkrak suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Tercatat sudah ada bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp 200 ribu per bulan. Terbaru, BLT mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan sebesar Rp 200 ribu per bulan yang dananya dibagikan sekaligus dengan total Rp 600 ribu pada Februari ini.
Untuk besaran anggaran yang digelontorkan dalam program bansos 'rapel Februari' ini disebut-sebut mencapai Rp 11,25 triliun dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini sebagaimana yang sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya.
"Kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 (triliun) untuk 18,8 juta KPM, untuk periode Januari-Februari-Maret. (Cair Februari) 3 bulan sekaligus," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024) lalu.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan anggaran program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang peruntukannya bersifat fleksibel.
"Sebagian besar sudah ada di APBN, tetapi ini memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global," kata Febrio.
Di luar itu, berdasarkan laporan 'Informasi APBN 2024 Kemenkeu' pemerintah telah menetapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun tahun ini. Jumlah ini tercatat naik 13,1% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun.
Kemudian sebelumnya lagi pada 2022 perintah hanya menggelontorkan dana sebesar Rp 460,6 miliar untuk perlindungan sosial. Sedangkan untuk anggaran bansos di puncak pandemi Covid-19 pada 2021 berada di angka Rp 468,2 triliun dan di 2020 yang sebesar Rp 498,0 triliun.
Secara rinci, dana perlindungan sosial 2024 ini ditujukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10,0 juta KPM, Program Bansos Sembako untuk 18,8 juta KPM, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi 38,0 ribu anak, 32,6 ribu Lansia, serta 58,3 ribu penyandang disabilitas, Penyaluran bantuan iuran PBI JKN untuk 96,8 juta peserta.
Kemudian ada juga anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,8 juta siswa dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM, Penyaluran Subsidi Bunga KUR untuk 6,09 juta debitur, dan Penyaluran Subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter.
(fdl/fdl)
