.webp)
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka-bukaan soal ramainya penyaluran bantuan pangan dipolitisasi oleh berbagai pihak. Dia menegaskan, bantuan pangan yang menjadi penugasan dari pemerintah tidak ada kaitannya dengan kontestasi pemilihan presiden (pilpres).
Bayu menjelaskan, bantuan pangan sudah ada sejak sebelum masa kampanye atau tahun pemilu. Penyaluran bantuan pangan ini dilakukan sebagai alat membantu masyarakat bawah agar tidak terdampak mahalnya beras dan salah satu cara intervensi harga beras.
"Bantuan pangan dan SPHP sudah ada sebelum ada peristiwa politik, bahkan kalau ditarik politiknya tahun 2019 sudah ada, tahun sebelumnya juga sudah ada. Apakah ini berhubungan politik? Iya. Tetapi bukan politik praktis pemilihan presiden (pilpres), nggak ada urusan dengan itu," kata Bayu kepada detikcom, di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah politik pangan, pemerintah republik Indonesia dengan restu DPR, artinya partai-partai politik menyediakan dalam APBN, dana untuk kita melaksanakan bantuan pangan," tambahnya.
Bayu juga menegaskan, pihaknya tidak ada keberpihakan dengan pasangan calon (paslon) satu, dua, dan tiga. Dia meyakini proses menyerapan beras, pengemasan hingga penyaluran ke masyarakat tidak ada, unsur politik atau atribut politik apapun.
"Kalau kemudian ditanya, apakah masuk dalam kontestasi pilpres dengan nomor urut 1,2,3 sama sekali nggak ada. Itu bisa dilihat dari seluruh proses kita mulai dari pengadaan sampai pengolahan dan packaging. Yang kemarin itu ada stiker itu, itu setelah dia beli, setelah ritel kemudian dipasang stiker sendiri," jelasnya.
Bayu memastikan tidak ada keberpihakan Bulog di tengah hangatnya jelang pemilihan umum (pemilu). Pihaknya menjalankan tugas menyalurkan bantuan pangan dan operasi pasar melalui beras SPHP sebagai langkah stabilisasi harga beras.
"Bulog sendiri dari mulai prosesnya sampai ujung itu tidak ada sama sekali dengan kontestasi pilpres. Bulog kepentingannya untuk rakyat Indonesia terutama yang paling membutuhkan," tegasnya.
Sebelumnya, Bayu juga telah menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun, salah satunya untuk kepentingan politik.
Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden mengecek ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog Meger Klaten kemarin (31/01) dan di Gudang Bulog Telukan Sukoharjo hari ini (01/02) sekaligus menyerahkan langsung Bantuan Pangan ini kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Kami mengamati bahwa Bantuan Pangan yang sedang disalurkan ini seringkali dikaitkan dengan agenda politik tertentu, salah satunya adalah Pemilihan Umum yang saat ini sudah di depan mata. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bulog dan kami tetap konsisten melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan sesuai ketentuan," kata Bayu dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/2/2024).
(ada/rrd)
