Bos Badan Pangan Tepis Bansos Beras Terkait Pilpres

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan kembali bahwa penyaluran bantuan pangan beras tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan umum (pemilu).

Dia menjelaskan, penyaluran bantuan pangan sudah ada jauh sebelum tahun pemilu. Program tersebut menjadi cara pemerintah membantu masyarakat kelas bawah mendapatkan kepastian pasokan pangan agar tidak terdampak dengan mahalnya beras.

"Bantuan pangan itu kan dikerjakan terus-menerus, itu kan sudah dari dulu. Itu kan sudah ada sejak zaman dulu sudah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Jadi bukan untuk menjelang pemilu. Nggak ada itu," tegasnya, kepada detikcom, Selasa (6/2/2024).

Kemudian, Arief menjelaskan dalam penyaluran bantuan pangan beras selain dilakukan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga melibatkan sejumlah pihak terutama pemerintah daerah hingga desa. Untuk itu di menegakan kembali tidak ada kaitannya bantuan pangan dengan pemilu.

"Kepala-kepala desa ini juga mengerjakan memastikan bantuan pangan ini sampai. Karena dinamikanya seperti ini, seolah-olah. Yang dibagikan pak Presiden ini kan hanya 1.000, kan sisanya 22 juta KPM se Indonesia loh. Jadi nggak ada kaitannya (dengan pemilu)," jelas Arief.

Bantuan pangan beras adalah salah satu program pemerintah untuk membantu 22 juta keluarga pemerima manfaat (KPM) yang tergolong masyarakat bawah untuk mendapatkan beras sebanyak 10 kg setiap bulannya per satu KPM.

Beras yang disalurkan itu berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP). Untuk itu, program tersebut ditugaskan kepada Perum Bulog sebagai BUMN Pangan yang mengelola CBP.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi juga telah buka-bukaan soal ramainya penyaluran bantuan pangan dipolitisasi oleh berbagai pihak. Dia menegaskan, bantuan pangan yang menjadi penugasan dari pemerintah tidak ada kaitannya dengan kontestasi pemilihan presiden (pilpres).

Bayu menjelaskan, bantuan pangan sudah ada sejak sebelum masa kampanye atau tahun pemilu. Penyaluran bantuan pangan ini dilakukan sebagai alat membantu masyarakat bawah agar tidak terdampak mahalnya beras dan salah satu cara intervensi harga beras.

"Bantuan pangan dan SPHP sudah ada sebelum ada peristiwa politik, bahkan kalau ditarik politiknya tahun 2019 sudah ada, tahun sebelumnya juga sudah ada. Apakah ini berhubungan politik? Iya. Tetapi bukan politik praktis pemilihan presiden (pilpres), nggak ada urusan dengan itu," kata Bayu kepada detikcom, di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).