Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) bersama Pemprov Banten menggelar Temu Bisnis antara penyedia lokal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sejumlah 30 penyedia lokal dengan kategori barang/jasa; makan dan minum, alat tulis kantor, barang elektronik, souvenir, dan travel agent, berpartisipasi pada kegiatan tersebut.
Dengan diadakannya kegiatan Temu Bisnis dan Sosialisasi Marketplace Travel, diharapkan dapat meningkatkan peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pengadaan pengadaan pemerintah.
Bagi penyedia travel agent yang sebelumnya melayani OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten secara langsung, kini dapat mendaftarkan perusahaannya di platform marketplace travel yang telah diresmikan kerja samanya dengan Pemerintah Provinsi Banten.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan terdaftar di platform marketplace travel, travel agent dapat melayani berbagai OPD di lingkungan Provinsi Banten secara daring, tanpa perlu lagi menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), layaknya online travel (OTA).
Sejumlah 662 penyedia UMKM lokal dengan 13.854 total produk tayang telah terdaftar di platform Toko Daring Mbizmarket mitra Toko Daring LKPP, sejak transformasi pengadaan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dilakukan pada tahun 2022 melalui program e-purchasing.
"Kegiatan Temu Bisnis ini sangat bagus dan bermanfaat, karena bisa memfasilitasi UMKM agar dapat berpartisipasi ke dalam sistem pengadaan pemerintah. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten, dan juga kepada Mbizmarket, yang telah mendukung proses pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah, sebagai e-commerce mitra Toko Daring LKPP, "ungkap Direktur Perencanaan Transformasi Pemantauan dan Evaluasi LKPP Fadli Arif, dalam keterangannya, Rabu (7/2/2024).
Ia berharap sosialisasi ini bisa mempermudah berbagai proses pengadaan jadi lebih mudah. Sesuai dengan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021, untuk kategori barang dan jasa yang sesuai ketentuan standar, memiliki sifat resiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar, Pemerintah Provinsi Banten dapat memanfaatkan pengadaannya melalui Toko Daring, agar pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel dan tercatat secara elektronik.
Selain itu penyedia travel agent kini tidak perlu lagi repot memvalidasi Pejabat Pengadaan (PP) yang memesan perjalanan dinas, karena marketplace travel telah melakukan kurasi terlebih dahulu terhadap PP yang mendaftar. Kemudahan lain yang didapat oleh travel agent, adalah mekanisme pembayaran online, termasuk dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
"Kami telah membuat surat edaran, bahwa semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten harus melakukan belanja barang dan jasa melalui Bela Pengadaan (mitra Toko Daring LKPP) dan e-katalog. Mekanisme dan sistemnya sudah difasilitasi oleh LKPP. Bila selama ini pengadaan pemerintah di Banten hanya dilayani oleh beberapa penyedia saja, kini dengan adanya Temu Bisnis antara penyedia lokal dan OPD ini, akan terbuka peluang yang luas bagi penyedia-penyedia lain di Banten, yang jumlahnya sangat banyak untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah" ujar Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Provinsi Banten M Yusuf.
Sementara itu, melalui keterangan resmi yang diberikan, CEO & Co-Founder, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengapresiasi karena bsia mendukung penyelenggaraan kegiatan ini.
"Dengan diperkenalkannya MbizTravel, kami berharap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh OPD Pemerintah Provinsi Banten dalam mengelola perjalanan dinas dapat teratasi. Kami telah membangun infrastruktur platform dan ecosystem e-commerce MbizTravel dengan melibatkan penyedia travel agent-travel agent lokal di Banten. Kami berharap kebutuhan pengadaan digital terkait perjalanan dinas di Pemerintah Provinsi Banten dapat kami akomodasi, mulai dari mekanisme persetujuan, termin pembayaran yang beragam, mekanisme perpajakan, hingga laporan dan analisis transaksi," katanya.
(fdl/fdl)