Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat bicara terkait langkah automatic adjustment atau pemblokiran anggaran sementara dari belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 50.148.936.040.000 atau Rp 50,14 triliun.
Adapun langkah ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023. Anggaran yang diblokir sementara ialah yang bersumber dari penyelenggaraan APBN 2024. Langkah ini dilakukan mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang dipandang masih dinamis.
Airlangga menjelaskan, rencana kebijakan automatic adjustment tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sejak awal, saat penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Ia juga membenarkan kalau langkah ini dilakukan salah satunya untuk bantuan sosial (Bansos).
"Jadi pada saat penyerahan DIPA secara elektronik di Istana, Bu Menkeu sudah mengatakan automatic adjustment. Jadi berbagai itu digunakan untuk antisipasi berbagai program, termasuk bansos," kata Airlangga, ditemui usai 'nyoblos', di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (14/2/2024).
Airlangga menambahkan, Indonesia punya target dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol. Harapannya kebijakan ini juga akan membantu Indonesia mencapai target tersebut melalui program-program yang sudah ada.
"Dan kita juga akan melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di bulan April. Dan kita punya target kemiskinan ekstrem mendekati nol, ini yang penting," ujarnya.
Di samping itu, dana dari automatic adjustment ini juga akan diberdayakan untuk program subsidi pupuk. Menurutnya, keberadaan pupuk juga sangat penting, apalagi mengingat saat ini para petani telah memasuki musim tanam.
"Musim tanam ini penting untuk disediakan anggaran. Dan Pak Presiden (Jokowi) sudah minta anggaran ditambah Rp 14 triliun. Kenapa harus ditambah? Karena Rp 26 triliun itu tidak cukup. Dan tiap tahun biasanya kisarannya antara Rp 35-40 triliun," jelasnya.
Airlangga menjelaskan, dengan kebijakan baru dari pemerintah maka kini petani bisa mengambil jatah pupuknya untuk setahun langsung pada saat ini juga. Menurutnya yang paling penting saat ini ialah meyakinkan petani bahwa pupuk ada tersedia.
"Untuk itu harus diyakinkan bahwa pupuk itu ada. Yang paling penting untuk pertanian ialah siklus tanam. Jadi tidak perlu menunggu siklus anggaran. Siklus tanam penting karena sekarang musim tanam dan kita berharap panen ke depan aman," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, di kesempatan berbeda Sri Mulyani juga telah buka suara menyangkut kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 itu.
Sri Mulyani memastikan kebijakan Automatic Adjustment tidak akan mengganggu prioritas dari K/L karena besarannya masing-masing hanya 5% dari pagu belanja.
"Selama ini penyerapan anggaran dari K/L rata-rata juga di sekitar 95%. Jadi sebetulnya 5% itu kalau dilihat dari track record hampir semua kementerian ya, itu kira-kira ada di bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari K/L itu," kata Sri Mulyani usai nyoblos di TPS 73 di Jalan Mandar X Sektor 3A, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, hari yang sama.
Automatic Adjustment meminta seluruh K/L untuk memblokir anggaran yang dinilai belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting sehingga akan memiliki ketahanan untuk antisipasi jika harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.
"Kalau sampai ada sesuatu yang bergerak prioritas dari negara, seperti kita dihadapkan tahun 2022-2023 waktu itu bergejolaknya harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik, kemudian dilakukan beberapa langkah-langkah prioritas. Tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres untuk jalan-jalan rusak," imbuhnya.
Apabila terdapat kebutuhan yang prioritas, maka K/L dapat mengajukan usul relaksasi Automatic Adjustment pada Semester II-2024 melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
"Seperti tahun lalu waktu kita lihat situasinya ternyata membaik, ketidakpastian dan prioritas sudah semuanya diamankan sesuai dengan program pembangunan pemerintah, maka kemudian kita akan sampaikan juga kepada K/L," jelas Sri Mulyani.
"Jadi ini mekanisme yang sudah berjalan selama 4 tahun, semenjak pandemi, tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran K/L," tambahnya.
Simak juga Video: Luhut Bilang Ngapain Ribut soal Jokowi Rajin Bagikan Bansos
(eds/eds)