Jepang & Inggris Masuk Resesi, Ini Jurus RI Jaga Ekonomi Tetap Stabil

Jepang & Inggris Masuk Resesi, Ini Jurus RI Jaga Ekonomi Tetap Stabil

Inkana Putri - detikFinance
Sabtu, 17 Feb 2024 16:56 WIB
Kemenko Perekonomian
Foto: Dok. Kemenko Perekonomian
Jakarta -

Pemerintah Indonesia terus memonitoring dampak transmisi perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian nasional, khususnya Jepang. Seperti diketahui, sejumlah negara maju seperti Jepang dan Inggris mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dan melemahnya permintaan domestik.

Kondisi ini pun memberikan sinyal Jepang dan Inggris akan masuk ke dalam resesi secara teknikal, meski masih terlalu dini untuk menilai keduanya akan memasuki kondisi resesi ekonomi.

Menurut National Bureau of Economic Research (NBER), resesi diartikan luas sebagai penurunan signifikan aktivitas ekonomi selama beberapa bulan, yang terlihat dalam PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, serta penjualan grosir-eceran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Jepang, seperti pada aspek investasi dan ekspor-impor. Jepang menjadi salah satu tujuan utama ekspor bagi Indonesia dengan komoditas utama ekspor batubara, komponen elektronik, nikel dan otomotif. Tercatat, ekspor Indonesia ke Jepang sepanjang tahun 2023 berada pada peringkat ke-4 dengan total mencapai US$ 18,8 miliar, sementara Foreign Direct Investment Jepang ke Indonesia tahun 2023 juga berada pada peringkat ke-4 dengan total sebesar US$ 4,63 miliar," tulis keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sabtu (17/2/2024).

Hingga saat ini, perekonomian nasional masih menunjukkan resiliensi. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan yang solid dengan permintaan domestik yang terus tumbuh dan inflasi yang terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap mengambil sejumlah langkah antisipatif terhadap risiko ekonomi global tersebut untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil.

ADVERTISEMENT

Dalam rangka menjaga neraca dagang, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan beranggotakan para Menteri terkait serta pelaku usaha.

"Satuan tugas tersebut akan berupaya meningkatkan kinerja ekspor nasional guna memperkuat neraca perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan dan kerja sama internasional, serta pengembangan ekspor UMKM. Selain itu, upaya penjajakan dalam rangka membuka pasar baru untuk pengembangan ekspor juga terus dilakukan oleh pemerintah," jelas keterangan resmi tersebut.

Melalui tim ini, telah dibentuk 6 kelompok kerja (Pokja) berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing. Kelompok ini meliputi, Pokja 1 (Bidang Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya dan Industri Ekspor), Pokja 2 (Bidang Diplomasi, Promosi dan Pengembangan Pasar Ekspor), Pokja 3 (Bidang Simplifikasi, Sinkronisasi, dan Integrasi Proses Bisnis dan Layanan Ekspor), Pokja 4 (Bidang Pembiayaan Ekspor), Pokja 5 (Bidang Peningkatan Ekspor UMKM), serta Pokja 6 (Bidang Regulasi).

Hingga saat ini, tim Satgas Peningkatan Ekspor Nasional tengah menyoroti soal kondisi Neraca Perdagangan Indonesia. Adapun pada Januari 2024, neraca perdagangan masih surplus 45 bulan berturut-turut sebesar US$ 2,02 miliar yang didukung oleh kinerja sektor nonmigas sebesar US$ 3,32 miliar, Namun, kinerja sektor migas masih menunjukkan defisit sebesar US$ 1,30 miliar.

"Untuk itu, masing-masing pokja saat ini tengah menyusun rencana kerja berupa quick win, rencana jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang guna mengatasi hal tersebut," papar keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain itu, satgas juga telah menentukan 12 negara prioritas tujuan ekspor Indonesia, yakni Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UEA, dan Vietnam. Adapun produk ekspor prioritas yang ditetapkan mulai dari ikan dan olahan ikan, sarang burung walet, kelapa dan kelapa olahan.

Ada juga kopi dan rempah olahan, bahan nabati dan margarin, kakao, makanan olahan, bungkil dan pakan ternak, semen, produk kimia, karet dan produk dari karet, kulit dan produk dari kulit, pulp dan kertas, TPT dan alas kaki, logam mulia dan perhiasan, mesin-mesin, elektronik, otomotif, furniture, serta mainan.

"Satgas Peningkatan Ekspor saat ini juga tengah berfokus memperluas akses pasar dengan mendorong penyelesaian perundingan perjanjian khususnya Indonesia-EU CEPA, peluang Indonesia masuk blok perdagangan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), dan aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)," tutup keterangan resmi tersebut.

(anl/ega)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads