Hari ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan itu, AHY langsung mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk itu, dia pun memprioritaskan sejumlah target menteri sebelumnya di sisa jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN. AHY bilang meskipun hanya diberikan waktu selama delapan bulan, dia optimistis semua target di Kementerian ATR/BPN dapat berjalan dengan baik ke depannya.
"Mudah-mudahan kami bisa berkontribusi dengan pikiran tenaga dan juga kepemimpinan serta manajemen yang dibutuhkan untuk bisa meyakinkan kebijakan program selama delapan bulan terakhir yang telah dijalankan dengan baik. Saya ingin meyakinkan semua target pencapaian tadi dapat dilanjutkan dengan baik," kata AHY kepada awak media, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada beberapa tugas yang menjadi prioritasnya. Pertama, dia ingin mempercepat transformasi dan menuntaskan sertifikasi tanah berbasis elektronik.
Menurutnya, hal ini menjadi solusi untuk dapat menekan kasus sengketa tanah yang terjadi selama ini. Dia menjelaskan sengketa tanah itu terjadi karena adanya data yang tumpang tindih.
"Kedua, agar kita mengawal PP (Peraturan Pemerintah) untuk meyakinkan terkait SGU carbon trading. Terakhir bagaimana bisa percepat sekaligus menuntaskan target 200 bidang untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)," jelasnya.
Yang tak kalah penting, tambah AHY, Kementerian ATR/BPN dapat menghadirkan iklim investasi yang baik. Sebab, iklim investasi sangat tergantung pada kepastian hukum, termasuk hukum di bidang, tanah, ruang. Dengan investasi yang terus berlanjut, AHY menegaskan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
"Kalau investasi bergerak Insha Allah ekonomi rakyat bergerak, pertumbuhan terjadi membuka lapangan pekerjaan penghasilan meningkat dan kesejahteraan terjadi. Itu menjadi titik berat Presiden Jokowi," imbuhnya.
(das/das)