Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Keputusan itu diambil setelah penilaian berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap proses aksesi dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global, hingga meningkatkan kualitas SDM. Kami juga berharap agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas pemerintah Indonesia antara lain ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan SDM, good governance dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (21/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menyebut dukungan tertulis terhadap proses aksesi Indonesia sudah diperoleh dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia. Hal ini menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara Mitra Utama OECD sejak 2007 lalu.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan keputusan untuk membuka diskusi aksesi akan memberikan manfaat bagi Indonesia-OECD. Harapannya dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US$ 30.300 pada 2045.
Selain itu, Cormann berharap keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.
"Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya," ujar Cormann.
Selanjutnya, Cormann menuturkan rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis akan disiapkan bersama dengan pemerintah Indonesia untuk dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.
Rancangan peta jalan akan mencakup berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas seperti perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya anti-korupsi, serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim.
"Proses peninjauan teknis tersebut akan dilakukan untuk memperhatikan keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD," ungkapnya.
(aid/ara)