.webp)
Organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membuka diskusi aksesi dengan Pemerintah Indonesia. Diharapkan diskusi itu mampu mendukung program prioritas Indonesia.
"Kami juga berharap agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia di antaranya ekonomi hijau dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle income trap," kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Rabu (21/2/2024).
Dia pun berharap agar proses aksesi bisa menjadi katalisator untuk mendorong perekonomian Indonesia, sehingga bisa memberikan efek domino positif terhadap sektor lain, khususnya UMKM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Proses aksesi tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM," tuturnya.
Hal tersebut diungkapkan olehnya usai penyampaian intensi oleh Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan OECD melalui Surat Menko Airlangga kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sementarea itu, Mathias mengatakan Keputusan untuk membuka diskusi aksesi yakni bertujuan untuk kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai mitra utama OECD. OECD sendiri hingga kini telah menjadi mitra strategis Pemerintah dalam upaya melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan globally accepted.
"Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya," ujar Marhias.
Dia mengatakan keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat untuk Indonesia maupun OECD. Melalui diskusi aksesi, OECD berharap akan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara dengan perekonomian maju pada tahun 2045.
Di samping itu, dia berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.
"Rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis akan disiapkan untuk dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya. Mencakup berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas seperti perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya anti-korupsi, serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim, proses peninjauan teknis tersebut akan dilakukan untuk memperhatikan keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD," tutupnya.
(anl/ega)
