.webp)
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy buka-bukaan soal anggaran perlindungan sosial yang naik mencapai Rp 496,8 triliun di 2024. Jumlah anggaran tersebut tercatat naik 13,1% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun.
Anggaran perlindungan sosial ini juga naik lebih tinggi daripada puncak pandemi COVID-19 pada 2021 yang cuma berada di angka Rp 468,2 triliun.
Belakangan ini anggaran Rp 496,8 triliun tersebut sering salah diartikan sebagai anggaran untuk bantuan sosial saja, padahal program perlindungan sosial tidak cuma hanya bantuan sosial saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita perlu mempertegas definisi antara perlindungan sosial dan bantuan sosial. Ini dua hal yang berbeda tetapi sering dicampuradukkan, perlindungan sosial itu mencakup salah satu di dalamnya adalah bantuan sosial. Tapi tidak semua anggaran perlindungan sosial itu untuk bantuan sosial," ungkap Muhadjir dalam pernyataannya yang dikutip dari siaran virtual Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (23/2/2024).
Lebih lanjut Muhadjir menjabarkan di dalam anggaran perlindungan sosial senilai Rp 496 triliun tadi sudah termasuk berbagai subsidi kepada masyarakat. Mulai dari subsidi energi, subsidi pupuk, sampai ke subsidi bunga KUR murah.
"Perlindungan sosial itu masuk di dalamnya subsidi-subsidi juga. Termasuk subsidi BBM, subsidi LPG, subsidi listrik, kemudian subsidi pupuk, termasuk subsidi untuk bunga KUR. Itu semua berada di dalam Rp 490 triliun lebih itu. Dan itu tidak semuanya untuk orang miskin saja," beber Muhadjir.
Khusus untuk bantuan sosial yang juga masuk dalam kategori perlindungan sosial, Muhadjir bilang anggarannya paling tinggi cuma Rp 190 triliun saja.
"Bantuan sosialnya, kalau kita merujuk pada program yang ada di Bu Mensos itu Rp 97 triliun. Mungkin ada penambahan-penambahan dari kementerian lembaga yang lain, misalkan ketahanan pangan. Ya paling tinggi Rp 190 triliun," papar Muhadjir.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan sendiri menjabarkan untuk bantuan sosial bantuan pangan 10 kilogram yang diberikan kepada 22 juta penerima besarnya hanya mencapai Rp 17,5 triliun hingga bulan Juni 2024.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan uang sebesar itu juga sudah termasuk untuk memberikan bantuan beras 10 kilogram per bulan dan juga tambahan daging ayam dan telur untuk keluarga yang memiliki balita stunting.
"Rp 17,5 triliun itu bantuan beras 10 kg ke penerima sampai Juni nanti dan untuk keluarga yang memiliki balita stunting berupa daging ayam dan telur seperti dilakukan akhir tahun lalu. Rp 17,5 triliun cakup kedua itu," papar Isa dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Kamis (22/2/2024).
Sementara itu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan jumlah anggarannya sebesar Rp 11,3 triliun. BLT diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan dengan penerima 18,8 juta orang, mulai dari Januari sampai Maret 2024.
Lihat juga Video: Jokowi Bantah Beras Langka Gegara Bansos: Tak Ada Hubungannya!
