Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan program makan siang gratis yang diusung pasangan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
"Makan siang gratis kan sudah masuk dalam postur (APBN 2025). Jadi, detailnya nanti sebulan lagi baru, kan dari masing-masing K/L juga belum," kata Airlangga saat ditemui di kantornya Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menterinya untuk Sidang Kabinet Paripurna dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan APBN (RKP/RAPBN) 2025 menjadi bahasan utamanya di Istana Negara Jakarta, Senin (26/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"RKP dan Kebijakan Fiskal tahun 2025 adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan sehingga akan mengakomodasi program-program Presiden terpilih Pemilu 2024," ungkap Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna.
"Sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," tambah Jokowi.
Merespons hal itu, Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) menyatakan memang sudah semestinya seperti itu. Ketua Umum AMKI Frans Meroga Panggabean menilai bahwa kebijakan Jokowi sudah tepat dalam memastikan keberlanjutan pembangunan.
"Program makan siang gratis ini keren banget, bukan saja mencegah stunting dengan meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil. Namun pelaku UMKM dan Koperasi juga pastinya akan menikmati pemberdayaan ekonomi sampai ke tingkat desa," papar Frans dalam keterangan tertulis, Senin (26/02/2024).
AMKI pun tidak sependapat apabila banyak pihak yang menganggap program ini seperti bakar duit atau bahkan dinilai akan membuat masyarakat manja. Bahkan tidak sedikit pihak yang pesimis program ini mampu menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
Lanjut ke halaman berikutnya
Simak juga Video: Mahfud Md soal Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025: Kurang Tepat