.webp)
Program bantuan pangan 10 kilogram yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendekati Pemilu 2024 dituding menguras habis Cadangan beras pemerintah (CBP). Hal ini membuat kelangkaan beras di pasar tak bisa dikendalikan pemerintah.
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menepis isu yang diungkapkan langsung oleh Thomas Trikasih Lembong, Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono menegaskan tidak benar bantuan pangan beras telah menguras cadangan pemerintah. Dia menyatakan sampai saat ini stok beras pemerintah di Bulog masih cukup baik di angka 1,4 juta ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak benar Cadangan Beras Pemerintah terkuras akibat bansos. CBP di Bulog masih kuat, sekitar 1,4 juta ton," beber Edy kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).
Edy menyatakan sampai saat ini pun beras tidak langka di pasar. Dia menyebut beras tersedia, terutama di pasar tradisional dan warung-warung kecil. Namun, dia mengakui harganya memang saat ini mahal.
"Cek saja kalau tidak percaya. Yang masalah harganya lebih mahal daripada sebelumnya," sebut Edy.
Lantas apa yang membuat harga beras masih mahal? Edy menjelaskan hal ini terjadi karena masalah produksi yang berkurang karena adanya El Nino. Setidaknya dari Januari dan Februari, produksi beras sangat sedikit.
"Perhitungan Kementan dan Badan Pangan Nasional Januari-Februari kita defisit. Produksi lebih kecil daripada kebutuhan," ujar Edy.
"Produksi saat ini lebih rendah daripada biasanya, karena musim tanam mundur akibat El Nino tahun lalu. Ada juga yang mengalami gagal tanam," lanjutnya.
Edy juga menjelaskan biaya produksi petani pun naik dan pada ujungnya harga gabah yang diproduksi juga naik. Saat gabah naik, harga beras juga akan makin mahal. "Biaya produksi di tingkat petani ini sedang naik," katanya.
Sebelumnya, Tom Lembong berpendapat buruknya tata kelola beras disebabkan kebijakan bantuan sosial (bansos) yang banyak digelontorkan pemerintah jelang Pemilu 2024.
"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," kata Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, dikutip dari CNN, Kamis (28/2/2024).
Tom Lembong menuding kebijakan bansos jelang Pemilu telah menguras habis 1,3 juta ton stok beras cadangan Pemerintah di Bulog, sehingga ketika langka di pasar hal itu tidak bisa diantisipasi.
"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan," beber Tom.
(hal/kil)
