Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meneken nota kesepahaman terkait tata kelola pemerintah, manajemen risiko dan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Penandatangan nota kesepahaman digelar sebagai upaya transformasi BUMN.
"Ini wujud nyata komitmen kami dengan BUMN dan Pak Jaksa Agung agar memperbaiki terus-menerus berkelanjutan, perbaikan transformasi di BUMN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Kantor BPKP, Jakarta, Senin (4/3/2024).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kerja sama ini bukanlah yang pertama dilakukan. Dia mengatakan, kerja sama telah dilakukan berkali-kali.
"Karena sejak awal Pak JA, Pak AT sebagai kepala BPKP dan saya punya niatan yang sama bahwa BUMN ini harus benar-benar sehat. Kenapa sehat, karena memang konteks BUMN tidak hanya sebagai korporasi tapi juga ada namanya pelayanan publik, dihubungkan dengan keekonomian kerakyatan dikaitkan juga dengan pembangunan," terangnya.
Erick menerangkan, program bersih-bersih BUMN telah berjalan dengan baik. Meski begitu, dia mengatakan hal itu belum selesai.
"Ini yang kita harapkan tentu dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dan pengawalan pendampingan ini bisa lebih baik lagi," katanya.
Jaksa Agung ST Burhanuddin yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan, perbaikan akan dilakukan terutama usai adanya temuan-temuan perbuatan melawan hukum. "Tadi kan disampaikqn pembenahan, artinya yang telah kemarin kami lakukan dan ditemukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum kita benahi agar tidak terjadi kembali perbuatan-perbuatan itu," ungkapnya.
(acd/das)