.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kelangkaan pangan yang terjadi berulang setiap tahunnya. Oleh sebab itu, DPR meminta pemerintah membenahi kebijakan pangan agar kelangkaan tidak terulang.
"Dalam perspektif jangka menengah, panjang, pemerintah harus membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat agar kelangkaan bahan pokok tidak terulang tahun ke tahun mendatang," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membacakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2024).
Di tengah situasi tingginya harga bahan pokok menjelang Ramadan, DPR meminta pemerintah harus segera melakukan sejumlah langkah-langkah untuk mengantisipasi harga terjangkau untuk masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai dengan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan daya beli yang terjangkau," jelasnya.
Sejumlah anggota DPR juga menyoroti mahalnya harga dan impor beras, salah satu Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet yang mengatakan antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan beras murah banyak terjadi. Hal ini karena masyarakat berbondong-bondong ingin mendapatkan beras murah.
Ia juga menyoroti impor beras pemerintah yang telah dilakukan sejak 2022. Slamet menilai impor beras yang dilakukan pemerintah belum mampu menurunkan harga beras sat ini.
"Impor beras sudah dilakukan 2023 2 juta ton, 2024 direncanakan 3 juta ton. Harga beras di rakyat kita jug tidak turun," ucapnya.
Menurutnya, tingginya harga beras saat ini juga berdampak bagi petani. Untuk itu, dia meminta pemerintah agar bisa menyeimbangkan harga di petani dan masyarakat.
"Kami menuntut hadirnya pemerintah menjaga kesejahteraan petani agar panen dibeli harga mahal, kebutuhan rakyat mendapatkan haknya, beras harga terjangkau harus dipenuhi. Pemerintah harus serius melakukan bagaimana beras bisa turun. El Nino tidak lagi menjadi alasan," jelasnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima juga menyoroti terlambatnya panen beras yang disebut terjadi April 2024. Hal ini tentu akan berdampak pada harga pangan pada Ramadan.
"Ramalan produksi April dimungkinkan panen April, produksi ke beras ke pasar itu satu bulan, bulan April, Mei bulan, kita ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri," ucapnya.
Selain itu, Aria Bima juga menyoroti semakin banyak negara yang menutup ekspor yang akan berpengaruh ke Indonesia jika produksi defisit. Dia pun meminta, agar DPR membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah beras.
"Saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tetapi apakah ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium. Pimpinan saya kira harus bersikap untuk itu. Ini sangat penting karena jangan sampai krisis pangan ini berpotensi jadi krisis sosial bahkan sangat jadi krisis politik," pungkasnya.
Simak juga Video: Inflasi Pangan Melampaui Kenaikan UMR Pekerja
