Ruas Tol Solo-Kertosono Kurang Diminati Investor

Jakarta - Rencana pembangunan ruas jalan tol Solo-Mantingan-Ngawi-Kertosono yang menjadi bagian dalam proyek tol Trans Jawa kurang diminati investor. Ruas jalan tol ini dianggap kurang layak karena minimnya kendaraan melewati jalan tol ini."Ruas Solo-Mantingan-Ngawi-Kertosono masih dalam tahap prakualifikasi karena masalah kelayakan fiskal. Ini perlu ditender ulang untuk itu harusnya ada bantuan dari pemerintah agar menjadi layak," kata Dirut PT Jasa Marga, Frans S Sunito, saat diskusi peran swasta dalam pembangunan jalan tol, di Hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (21/12/2006).Menurut Frans, kunci penyelesaian masalah ini tanah harus dibebaskan dulu oleh pemerintah dengan menggunakan dana bergulir BLU Departemen Pekerjaan Umum. Pembebasan tanah untuk Trans Jawa yang menggunakan dana bergulir Rp 3 trilun dinilai cukup. "Dengan begitu pada 2007 percepatan pembangunan Trans Jawa telahbisa diwujudkan," kata Frans.Ruas jalan tol Trans Jawa memiliki panjang 828,77 kilometer yang terdiri dari 14ruas.Trans Jawa yang sudah mendapatkan investor adalah ruas Cikampek-Palimanan 114 km dengan pemegang hak pengusahaan adalah PT Lintas Marga Sedaya.Kanci-Pejagan sepanjang 35 km dengan pemegang hak pengusahaan adalah PT Bakrie Investindo. Pejagan-Pemalang 57,5 km dengan pemegang hak pengusahaan adalah PT Sumber Mitra Jaya. Pemalang-Batang 39 km dengan pemegang hak pengusahaan adalah PT Sumber Mitra Jaya. Semarang-Batang 75 km dengan pemegang hak pengusahaan adalah PT Marga Setia Puritama. Kertosono-Mojokerto 41 km dengan pemegang hak pengusahaan adalah PT Hanurata Coy. Surabaya-Mojokerto 34 km dengan pemegang hak pengusahaan adalah PT Marga Nujyasumo Agung.Sedangkan untuk ruas Jakarta-Tangerang 26,8 kilometer, Jakarta-Cikampek 72,5 km, Palikanci 28 km, Semarang A,B,C 19,3 km, Surabaya-Gempol 42 km dan Semarang-Solo 75,67 km, pemegang hak pengusahaannya oleh PT Jasa Marga.Frams mengungkapkan, saat ini dalam pembangunan jalan tol investor punya kekhawatiran ketidakpastian waktu dan harga pembebasan tanah, sehingga perbankan ikut-ikutan enggan mengucurkan dana untuk konstruksi."Perlu pembatasan biaya maksimum tanah yang menjadi beban investasi (capping), jadi apabila biayanya lebih dari perhitungan investor, yangmenanggung pemerintah dan adanya penyederhanaan mekanisme pembebasan tanah," tambahnya."Trans Jawa kita siap dukung kami harapkan dengan jalan tol beroperasi kami menjadi yang berperan secara sentral, Jasa Marga jadi mayoritas," kata Frans.Menurutnya, apabila Trans Jawa disatukan bisa dilakukan dengan subsidi silang, jalan yang kurang layak bisa tertutupi dari jalan tol lain asal tarif disesuaikan."Saat ini tarif Jasa Marga hanya Rp 120/km sementara investor swasta Rp 500/km," kata Frans. (arn/ir)